Monday, 23 July, 2018 - 14:12

Silon Cegah Penggadaan Data Caleg

SOSIALISASI SILON - Suasana pembukaan kegiatan sosialisasi terkait aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon). (Foto: Ryan Darmawan/ Metrosulawesi)

Poso, Metrosulawesi.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso belum lama ini menggelar sosialisasi pencalonan anggota DPRD Kabupaten dan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pemilu 2019.

Sosialisasi dilaksanakan di hotel Otanaha Poso, Jalan Sudirman, Kelurahan Kasintuwu.

Dalam kegiatan ini turut dihadiri ketua KPU Poso, Taufik Hidayat dan anggota komisioner KPU lainya. Selain itu hadir pula pihak Panwaslu serta para pengurus parpol di Poso.

Ketua KPU Poso, Taufik Hidayat mengatakan kegiatan ini merupakan titik awal dari puncak tahap pencalonan para calon anggota DPRD dari seluruh parpol peserta Pemilu 2019.

Dimana menurut Taufik Hidayat, saat ini tahapan pelaksanaan pemilu telah melalui beberapa proses pelaksanan dan untuk saat ini Parpol yang sudah ditetapkan oleh KPU Kab Poso berjumlah 16 partai.

"Pada pelaksaanaan pemilu sebelumnya belum menggunakan sistem Silon, sehingga dengan adanya penggunaan sistem ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penggandaan data caleg," ucap Taufik Hidayat.

Taufik menyampaikan, Silon dibuat untuk mempermudah caleg. Dan penyelenggara pemilu mengecek keabsahan data seperti ijazah pendidikan. Selain itu dapat mengetahui apakah parpol sudah memenuhi 30 persen kuota keterwakilan perempuan.

Untuk diketahui Silon adalah sebuah sistem yang dipakai untuk memantau dan mendeteksi potensi pelanggaran dalam proses pencalonan. Sistem ini juga akan memantau pemenuhan syarat-syarat pencalonan.

Jika syarat belum terpenuhi, maka sistem akan mendeteksi dan mewajibkan para calon memenuhi syarat secara keseluruhan serta sistem ini juga akan memastikan keterwakilan kaum perempuan sebesar 30 persen dalam daftar calon yang diusulkan partai politik.

Sehingga sistem bisa menolak jika syarat keterwakilan perempuan belum terpenuhi. Dengan demikian penggunaan SILON membantu mewujudkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu, sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf f dan huruf l pada UU nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.     


Editor: Udin Salim