Wednesday, 29 March, 2017 - 05:56

SKPD Diharap Daftarkan Honorer sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Rahma Bakri. (Foto : Ist)

Palu, Metrosulawesi.com - Selain mendorong perusahaan di Kota Palu dan kabupaten se-Sulawesi Tengah mendaftarkan pekerjanya, Badan Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Kantor Cabang Palu juga berharap pekerja honorer pada satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).

“Ya kita berharap agar tenaga kerja pemerintah daerah termasuk seluruh honorernya agar segera didaftarkan,” kata Marketing Officer BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palu Rahma Bakri, Jumat 17 Maret 2017.

Dia menjelaskan, untuk mengakomodir seluruh pekerja di pemerintahan, pihak BPJS Ketenagakerjaan juga telah melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi, dimana Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola disebut telah mengeluarkan surat edaran pada Oktober 2016 lalu. Surat edaran tersebut pada intinya bahwa setiap SKPD agar mendaftarkan tenaga kerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan.

“Kita juga sering lakukan rapat koordinasi ke Pemda baik Pemerintah Kota Palu maupun kabupaten,” ujar Rahma.

Kata dia, hingga saat ini SKPD yang mendaftarkan pekerjanya masih sangat minim. Dia mengakui sebagian besar SKPD belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Bukan hanya pada SKPD saja, pun dengan perusahaan swasta. Jika melirik aturan yang ada, perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan atau tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan akan disanksi sesui aturan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Sebelumnya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palu Zulkarnaen Nasution juga mengimbau agar seluruh pekerja di daerah ini bisa segera terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Kita imbau kepada masyarakat kita, segera mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan karena kita perlu melindungi diri sendiri, kita tidak pernah tahu. Iuran juga tidak terlalu besar, kalau kita mengacu pada UMP itu sangat ringan, hanya Rp 180 ribu. Kita sudah dapatkan empat macam jaminan,” imbaunya.

Di BPJS Ketenagakerjaan ada empat program jaminan untuk pekerja, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.

Didominasi Pekerja Bukan Penerima Upah

Sementara itu, pekerja yang terdaftar sebagai peserta Badan Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) di Sulawesi Tengah hingga 2017 baru mencapai 231 ribu pekerja. Angka tersebut didominasi oleh pekerja bukan penerima upah.

Angka itu masih sangat kecil jika dibandingkan dengan data angkatan kerja di Sulawesi Tengah yang jumlahnya mencapai 1.509.505 orang, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2016 lalu.

“Tenaga kerja yang terdaftar sampai saat ini sekitar 231 ribu, itu sudah termasuk pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah dan pekerja jasa konstruksi,” ungkap Marketing Officer BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Palu Rahma Bakri, Jumat 17 Maret 2017.

Melihat data angkatan kerja yang lebih dari sejuta pekerja di Sulawesi Tengah tersebut, potensi untuk terus meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih sangat besar.

Namun untuk merealisasikan hal itu diperlukan kepedulian setiap satuan kerja maupun pekerja agar segera didaftarkan di badan layanan jaminan sosial itu.

“Jika melihat data BPS, potensinya sekitar satu jutaan,” ujarnya.

Sampai saat ini, kata dia, peserta BPJS Ketenagakerjaan masih didominasi oleh pekerja bukan penerima upah.

“Kita belum klasifikasi, tapi yang jelas peserta itu kebanyakan dari pekerja bukan penerima upah,” jelasnya.


Editor : Syamsu Rizal

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.