Wednesday, 24 May, 2017 - 04:40

SMA/SMK Diimbau Tak Pungut Biaya PPDB

Irwan Lahace. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Dilarang Terima Siswa Lampaui Kapasitas

Palu, Metrosulawesi.com - Tidak lama lagi SMA/SMK akan membuka Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB). Terkait dengan itu, sekolah dilarang menerima siswa baru melebihi kapasitas atau daya tamping yang ada. Sekolah juga diimbau untuk sedapat mungkin tak melakukan pungutan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Irwan Lahace mengatakan di Sulteng terdapat 300 SMA/SMK. Dari jumlah itu, tentunya diharapkan dapat menampung semua siswa baru. Namun jika di dalam satu sekolah daya tampungnya sudah banyak, masyarakat yang menyekolahkan anaknya tentunya mengambil sekolah alternatif lain. Tidak boleh ada yang tertumpuk di satu sekolah.

“Sekolah harus menampung siswa baru, sesuai dengan kapasitas ruangan kelas yang tersedia. Jangan memaksakan daya tampung sekolah yang terbatas, hingga menyekolahkan siswa pada sore hari karena dengan alasan siswa terlalu banyak. Ini terlalu maksakan kehendak,” katanya kepada Metrosulawesi, Selasa 9 Mei.

Irwan mengimbau bahkan menginstruksikan kepada seluruh kepala sekolah, jika di dalam dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) tersedia dana untuk kegiatan pendaftaran siswa baru, tidak boleh sekolah melakukan pungutan.

“Tetapi jika misalnya di dalam dana BOS tidak ada alokasi untuk pendaftaran ataupun penyedian kertas dan pensil untuk dipakai saat penerimaan siswa baru, tentunya disesuaikan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) yang ada,” ujarnya.

Irwan mengatakan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA/SMK sederajat, masih sama seperti tahun lalu. Yaitu, memakai dua sistem, yakni sistem online dan sistem manual.

“Bagi sekolah yang menggunakan sistem online pada PPDB tetap dipersilakan, dan yang manual juga tetap dilakukan. Semua sekolah di Sulteng memang belum mempunyai komputer dan jaringannya bagus. Maka, kami tidak bisa memaksakan semua sekolah harus mengunakan sitem online dalam pendaftaran siswa baru. Untuk itu proses PPDB ini diserahkan kepada sekolah masing-masing untuk memakai sistem seperti apa,” katanya.

Irwan mengatakan memang pendaftaran secara online sangat praktis. Siswa mendaftar tidak bertatap muka lagi dengan sekolah yang dipilihnya. Tidak ada kontak fisik antara yang mendaftar dengan sekolah. Dengan demikian bisa mengeleminir pungutan-pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu kedepan pihaknya mendorong agar semua sekolah mengunakan sistem online.

Kepala Bidang Pembinaan SMK  Dr. Hatijah Yayah mengaku bekum  mengetahui jadwal pendaftaran siswa baru. Namun yang jelas pendaftaran dibuka satu hari sesudah pengumuman kelulusan SMP.

“Pengumuman kelulusan tingkat SMP tanggal 2 Juni, maka mungkin pendaftaran dibuka sekitar tanggal 3, 4 dan 5 bulan Juni 2017,” ujarnya.

Hatijah mengatakan, khusus untuk pendaftaran masuk SMK masih dilakukan secara manual. 

“Ada juga persoalanya, jika PPDB secara online dilaksanakan oleh SMK, seperti siswa jurusan perhotelan siswa yang masuk jurusan ini harus dilihat tekstur tubuhnya, tinggi badannya dan lain. Kemudian jurusan kelautan siswa dites bisa berenang atau tidak. Jangan sampai ketika sudah diterima pendaftaran secara online, ternyata dari jenis tubuhnya atau teksturnya tidak sesuai dengan persyaratan masuk pada jurusan yang dipilihnya,” katanya. 

Hatijah berharap tidak ada pungutan pada saat pendaftaran siswa baru.

Terpisah Kepala SMK Negeri 2 Palu, Kasman mengatakan pihaknya belum bisa menentukan terget berapa siswa yang akan diterimanya tahun ini.

“Saya mau rapat terlebih dahulu dengan semua dewan guru, untuk membahas terget siswa yang akan diterima, karena ini tergantung dari kesiapan guru,” katanya.)

Lebih Baik Gunakan Rayonisasi

Ketua Dewan Pendidikan Kota Palu Syamsul Bahar menyarankan agar  pendaftaran siswa baru tahun ini menggunakan system rayonisasi.

“Sistem rayonisasi ini bertujuan untuk agar siswa yang misalnya tinggal di Palu Barat, tidak bersekolah jauh-jauh ke Palu timur, jadi mereka yang tinggal di Palu Barat diharuskan untuk mencari sekolah terdekat, misalnya SD,SMP, SMA/SMK sederajat yang dekat dari rumahnya,” kata Syamsul, melalui ponselnya, Selasa, 9 Mei 2017.

Syamsul mengatakan sistem rayonisasi ini nantinya memberikan pemerataan dan kesempatan kepada sekolah swasta. Karena selama ini sekolah swasta mendapatkan siswa yang tidak diterima sekolah negeri, ini menurut pihaknya kurang baik.

“Jika dipakai sistem rayonisasi saya rasa pemerataan siswa untuk masuk ke sekolah dapat terlayani dengan baik,” ujarnya.

Syamsul mengatakan saat ini memang pendaftaran siswa baru bisa menggunakan sistem online atau sistem manual. Yang jelas pihaknya menginginkan  sebaiknya mengunakan sistem rayonisasi. 

“Jangan nanti menggunakan pendaftaran manual atau online, tetapi siswa yang bersekolah dari Palu Barat kemudian bersekolah di Palu Timur,” katanya.

Syamsul mengatakan terkait dengan sekolah yang menampung siswa melebihi dari tergetnya. Pihaknya akan melakukan evaluasi dan memberikan teguran keras kepada sekolah yang memaksakan siswa tertumpuk di sekolah tersebut.

“Kemudian juga harus perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, terkait masuk di sejumlah sekolah terdekat dengan tempat tinggalnya. Kedepan sekolah yang istilahnya favorit itu pelan-pelan kami akan hentikan, karena yang memberikan nama favorit kepada sekolah itu adalah dari masyarakat,” katanya.

Menurutnya, sistem pembelajaran di sekolah favorit dan sekolah tidak favorit ini sama saja. Jika dilihat dari kualitas pendidikannya juga sama. Artinya sekolah favorit itu tidak ada perbedaanya dengan sekolah pada umum. 

“Saya mengimbau kepada masyarakat jika ada sekolah terdekat dengan rumahnya, masuklah di sekolah tersebut, karena pembelajaranya juga sama dengan sekolah pada umumnya,” ungkapnya.
 

Editor : Udin Salim

Tags: 
Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.