Sunday, 23 July, 2017 - 18:51

SMA/SMK Ditarik ke Pemprov, Nasib Honorer dan Beasiswa di Daerah Dipertanyakan

Ibrahim Hafid. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Anggota komisi V DPRD Sulawesi Tengah, Ibrahim Hafid meminta seluruh stakeholder yang berhubungan dengan pendidikan tingkat SMK dan SMA, baik di pemerintah provinsi, kota dan kabupaten di Sulteng, untuk duduk bersama membahas berbagai masalah yang terakit dengan tenaga/guru honor daerah (Honda) dan beasiswa daerah.

"Artinya, sebelum pengawasan SMA/SMK ditarik ke provinsi Sulteng pada tahun 2017, sebagaimana dimaksud Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Maka, kita perlu duduk bersama karena ternyata di tingkat kota dan kabupaten masih banyak yang belum siap," ujarnya kepada Metro Sulawesi, belum lama ini.

Contoh kasus, kata dia, saat dirinya melakukan kunjungan kerja di beberapa daerah. Seperti di Morowali, Parigi dan Tolitoli, semua keluhan yang disampaikan para guru MSA/SMK hampir sama. Yakni masalah tenaga dan honda serta beasiswa daerah yang semua ditanggung oleh kabupaten.

"Kami bertemu para guru honor, pertanyaan mereka apakah saat status SMA/SMK ditarik ke provinsi, lantas siapa yang akan membayar honor mereka, apakah pemprov atau pemkab, termasuk beasiswa daerah yang diberikan pemkab, apakah dihapuskan atau diambil alih semua oleh Pemprov," kata Ibrahim.

Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sambung Ibrahim yang membuat mereka gelisah ketika kewenangan SMA/SMK diambil alih pemprov. Menyangkut semua bicara nasib honda dan anak didik tidak mampu yang selama ini mendapat beasiswa Pemda.

Pasalnya, Pemprov Sulteng telah mencatat sekitar 5.000 tenaga guru yang berstatus PNS tingkat kabupaten/kota di SUlteng, yang semua gajinya akan ditangani oleh Pemprov. Nah, bagaimana nasib honda kalau begitu.

"Apakah, nasib tenaga/guru honor Pemkab ini nanti ditanggung pemprov? termasuk beasiswa?" tanya Ibrahim. Hal inilah yang perlu dibahas bersama seluruh stakeholder yang berhubungan dengan pendidikan SM-A/SMK dari kabupaten/kota dan provinsi.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.