Sunday, 22 October, 2017 - 12:22

Soal Reklamasi, Pemkot Diminta Terbuka

Aries Bira. (Foto : Joko Santoso)

Palu, Metrosulawesi.com – Berkaitan dengan tidak ditanggapinya surat rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Sulteng kepada Pemkot Palu, tentang penghentian reklamasi Pantai Teluk Palu. Dan sebaliknya, pemkot justru mulai melakukan reklamasi bagian lain pantai Teluk Palu.

Untuk  itu, Walhi Sulteng menilai bahwa, berdasarkan UU nomor 37 tentang ORI, pasal 1 (7) rekomendasi dan kesimpulan, pendapat dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.

Selain itu, pemkot juga dinilai telah melanggar UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 351 ayat (4), bahwa kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ayat (5) Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Oleh karena itu, Menejer Advokasi dan Kampanye Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Tengah Aries Bira menyebut, bahwa Pemkot Palu abai terhadap kedua undang-undang di atas.

“Selain itu, kami minta agar Pemkot Palu untuk menyampaikan semua rencana pemerintah Kota Palu terkait reklamasi Teluk Palu, pasalnya pemerintah selama ini tidak pernah terbuka dalam rencana reklamasi teluk palu, contohnya reklamasi Kelurahan Lere atau wilayah eks Taman Ria yang diduga bukan hanya 24 Hektar. Yang paling baru tentu saja ada reklamasi depan Patung Kuda, entah wilayah bagian mana lagi dari Teluk Palu yang akan di reklamasi. Untuk itu Walhi Sulteng mengharapkan agar pemerintah Kota Palu lebih terbuka dalam perencaannya sebagai bagian dari implementasi pemerintahan yang baik,” katanya.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.