Saturday, 21 October, 2017 - 20:08

Soal Reklamasi Teluk Palu, Pemerintah Provinsi Keluarkan Surat Rekomendasi

Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola kepada Direktur Utama PT Yauri Property Investama nomor 503/52/RD/ADM.EKON tertanggal 25 Oktober 2015 tidak terlalu diketahui publik secara luas. (Foto : Ist)

Palu, Metrosulawesi.com – Terkait dengan polemik kegiatan reklamasi Pantai Talise -  Teluk Palu, yang dilaksanakan PT Yauri Investama Property, selama ini publik hanya ‘mengarahkan telunjuk’ –nya kepada Pemerintah Kota Palu. 

Dan selama ini publik, utamanya kalangan pemerhati lingkungan hanya membahas soal peraturan dan perizinan yang dilakukan pihak Pemkot Palu.

Sementara itu, Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, kepada Direktur Utama PT Yauri Property Investama nomor 503/52/RD/ADM.EKON tertanggal 25 Oktober 2015 tidak terlalu diketahui publik secara luas.

Rekomendasi juga dikeluarkan DPRD Sulteng nomor : 615.3/0879/DPRD tanggal 25 Oktober 2012, yang ditandangani ketua DPRD Sulteng, H Aminuddin Ponulele. 

Berdasarkan Surat dari Kemendagri nomor 660/9600/IV/Bangda tanggal 26 November 2014 kepada gubernur Sulteng, yang ditandatangani Dirjend Bina Pembangunan Daerah, Mendagri, Muhammad Marwan, sebagai jawaban atas surat Ombudsman RI perwakilan Sulteng. Sesuai dengan ketentuan pasal 351 ayat 4 UU nomor 23 tahun 2014, bahwa kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi ombudsman.

Namun, hingga saat ini saran, masukan dan rekomendasi Ombudsman RI perwakilan Sulteng tidak pernah diindahkan oleh pihak-pihak terkait, sehingga beberapa waktu lalu Ombudsman membahas rekomendasi tersebut dengan pihak Polres Palu.

 

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.