Tuesday, 28 March, 2017 - 08:57

SOSIALISASI KEBIJAKAN PERPAJAKAN - KPP Pratama Imbau Manfaatkan Momentum Penghapusan Sanksi

Sosialisasi Kebijakan Sanksi Pajak di Hotel Santika Palu, Rabu (25/11/2015). (Foto : Metrosulawesi/Tahmil Burhanuddin Hasan)

Palu, Metrosulawesi.com - Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu, Guntur Wijaya Edi mengimbau kepada seluruh wajib pajak (WP) agar segera memanfaatkan momentum penghapusan sanksi pajak yang hanya berlaku hingga 31 Desember mendatang, sebelum berlakunya ‘tahun penegakan hukum’ sebagai tindakan tegas bagi penunggak pajak pada 2016.

KPP Pratama Palu menggelar Sosialisasi Kebijakan Perpajakan di Hotel Santika Palu, Rabu (25/11/2015). Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPP Pratama, Guntur Wijaya Edi, kepada wartawan mengatakan kegiatan yang dihadiri ratusan undangan tersebut digelar untuk mensosialisasikan sejumlah kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terkini, terkait dengan stimulus fiskal.

“Yang kaitannya dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) 191 tahun 2015, PMK 197 2015 dan PMK 29 2015,” katanya, Rabu (25/11/2015).

“Terkait PMK 191, itu kalau wajib pajak melakukan pembetulan SPT (surat pemberitahuan), baik masa maupun tahunan itu kan sudah telat waktu, kalau secara normal itu terkena sanksi administrasi. Tapi wajib pajak memiliki hak untuk meminta penghapusan apabila dibayar pada tahun 2015 ini, paling lambat 31 Desember, maka stimulus fiskal itu berlaku,” jelas Guntur Wijaya Edi.

Sementara PMK 197, Kata Wijaya Edi, terkait dengan proses pemeriksaan yang dilakukan pada 2015. “Kalau yang bersangkutan wajib pajak membayar pokoknya, maka sanksinya bisa diberikan keringanan 50 persen,” ungkap dia.

Sementara itu, sejak diberlakukannya penghapusan sanksi pajak, Ia mengaku respon WP untuk melakukan pelunasan pajak sangat positif, “Cuman masalahnya kan kita itu terkendala jarak dan waktu, karena wilayah kita kan empat kabupaten/kota jadi kita memang selalu melakukan sosialisasi,” katanya.

Sejak diberlakukannya penghapusan sanksi pajak, penerimaan pajak diakui Guntur Wijaya Edi tumbuh hingga 50 persen.

“Cuman masalahnya target kita besar, kita dulu kan Rp 800 miliar, sekarang naik menjadi Rp 1,3 triliun, artinya kenaikannya setengah triliun.”

Ia berharap para wajib pajak memanfaatkan momentum penghapusan sanksi pajak sebaik mungkin, “Sebenarnya kan faktor tidak bayar pajak banyak, di antaranya kadang karena tidak ada dana untuk pembayaran pajak, tapi sebenarnya pajak bisa dicicil. Karena menunda membayar pajak itu sama halnya dengan menambah masalah,” tandasnya.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.