Saturday, 27 May, 2017 - 10:46

Sri Lalusu: Pemprov Ngawur

Sri Indraningsih Lalusu. (Foto : trimedianews.id)

“DPRD bisa memberikan rekomendasi jika pemerintah mampu menjelaskan pengelola LUPM dan rencana bisnisnya. Bukan hanya itu, pemerintah juga harus meyakinkan DPRD bahwa menyertakan modal ke LUPM sesuai dengan aturan perundang-undangan.” - Sri Indraningsih Lalusu, Ketua Pansus -

Pansus Nilai Penyertaan Modal ke LUPM Dipaksakan

Palu, Metrosulawesi.com - Panitia Khusus (Pansus) Ranperda penyertaan modal menilai janggal dan cenderung dipaksakan penyertaan modal kepada Lembaga Usaha Pemberdayaan Masyarakat (LUPM) yang anggarannya dititip kepada Bank Sulteng.

Pada pertemuan Pansus bersama Biro Hukum Pemrov Sulteng, PT Pembangunan Sulteng mendapatkan penyertaan modal sebesar Rp2,5 miliar pertahun hingga 2021, PT Bank Sulteng Rp32,7 miliar pertahun sampai 2021 dan PT Bangun Palu Sulteng sebesar Rp500 juta pertahun juga sampai 2021.
 
Khusus untuk penyertaan modal kepada LUPM, DPRD masih menundanya karena Pansus melihat ada indikasi paksaan atas rencana penyertaan modal Rp2,2 miliar per tahun tersebut. Pasalnya menitipkan anggaran LUPM ke Bank Sulteng dinilai sebagai tindakan paksaan tanpa memperhatikan aturan perundang-undangan khususnya mengenai perbankan.

“DPRD bisa memberikan rekomendasi jika pemerintah mampu menjelaskan pengelola LUPM dan rencana bisnisnya. Bukan hanya itu, pemerintah juga harus meyakinkan DPRD bahwa menyertakan modal ke LUPM sesuai dengan aturan perundang-undangan,” kata Ketua Pansus, Sri Indraningsih Lalusu pada pertemuan di DPRD Sulteng, Kamis 9 Maret 2017.

Bahkan secara eksplisit Sri Lalusu meminta kepada biro hukum agar melampirkan catatan dari BPK bahwa keputusan menyertakan modal kepada LUPM yang dananya dititip ke Bank Sulteng sesuai dengan aturan.

Menurut Sri Lalusu, melihat legal draf Ranperda penyertaan modal tidak ada alasan kuat bagi DPRD menyetujuinya karena bisa membahayakan, bukan hanya bagi anggota dewan, tapi terutama kepada Bank Sulteng.

DPRD lanjut Sri Lalusu, tidak ingin menghalangi rencana pemerintah menyertakan modalnya kepada LUPM, selama bisa diberikan jalan keluar yang benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Bila pemerintah tetap berkeras menitip anggaran LUPM ke Bank Sulteng, lebih baik dialihkan penyertaan modal ke Bank Sulteng, tinggal pihak Bank Sulteng yang berurusan ke LUPM. 

Perempuan yang tampil berjilbab itu yakin, rencana pernyataan modal ke LUPM dipaksakan.

“Pemerintah provinsi makin ngawur dengan rencana membuatkan Peraturan Gubernur (Pergub) penyertaan modal ke LUPM,” katanya.

Untuk meyakinkan DPRD agar bisa merekomendasikan penyertaan modal kepada LUPM, Sri Lalusu meminta kepada Biro Hukum Pemprov Sulteng untuk melampirkan keterangan tertulis dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bila BPK mengizinkan maka DPRD meloloskan.

Menjawab berbagai pertanyaan dari Ketua Pansus, biro hukum Pemrov Sulteng, tidak bisa menjelaskan landasan hukum penyertaan modal dengan cara menitipkan ke Bank Sulteng. Bahkan penjelasannya mengenai rencana dibuatkan Pergub langsung dipotong ketua Pansus, karena dianggap semakin memperjelas adanya indikasi paksaan untuk menyertakan modal ke LUPM.

Bahkan secara gamblang Sri Lalusu meyakini bahwa Pergub yang akan dikeluarkan pasti melanggar dengan aturan diatasnya, utamanya peraturan dari menteri keuangan.

Sementara itu, Direktur Fatwa Bank Sulteng, Wijaya, pada rapat Pansus itu memberikan penjelasan, pihaknya tidak bisa menerima penyertaan modal ke LUPM dititip ke Bank Sulteng, karena tidak memiliki landasan hukum yang jelas, dan justru membahayakan.

Selain itu, Bank Sulteng juga belum bisa menyertakan modal kepada pihak lain karena modal Bank Sulteng saat ini masih di bawah Rp1 triliun. Sehingga untuk lebih amannya, LUPM sebaiknya menjadi debitur saja.

“Kami juga merasa aneh ada nomenklatur yang menitipkan anggaran penyertaan modalnya kepada Bank Sulteng. Secara regulasi Bak Sulteng belum bisa menerima itu,” kata Wijaya.

Karena tidak adanya landasan hukum yang kuat dalam penyertaan modal kepada LUPM, maka Pansus masih menunda memberikan rekomendasi kepada LUPM. Pansus tidak menginginkan kinerja Bank Sulteng yang mulai membaik saat ini hancur hanya karena LUPM.

Sedangkan untuk Ranperda penyertaan modal kepada PT Pembangunan Sulteng dan PT Palu Bangun Sulteng sudah bisa direkomendasikan untuk dijadikan Perda. Begitupun dengan penyertaan modal kepada PT Bank Sulteng, jika LUPM tidak dititipkan ke Bank Sulteng maka Perda penyertaan modal kepada Bank Sulteng juga sudah bisa untuk dijadikan Perda.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.

Berita Terkait