Tuesday, 21 November, 2017 - 14:49

Sulteng Bisa Raup Rp 4 Triliun

ILUSTRASI - Sulawesi Tengah seharusnya bisa memperoleh Rp3 sampai Rp4 triliun per tahun melalui hak Participating Interest (PI) 10 persen. (Grafis : Metrosulawesi)

BUMD Migas Diusulkan Masuk Prolegda 2018

Palu, Metrosulawesi.com - Komisi III DPRD Sulawesi Tengah terus mendorong pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) yang khusus mengelola hak Participating Interest (PI) 10 persen dari pengeboran ladang dan kilang gas alam cair di proyek Donggi Senoro.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng Masykur mengatakan, Sulawesi Tengah seharusnya bisa memperoleh Rp3 sampai Rp4 triliun per tahun melalui hak Participating Interest (PI) 10 persen. Namun, potensi tersebut menguap begitu saja karena Sulteng belum memenuhi syarat sebagaimana Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 Persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah gubernur terlebih dahulu membentuk BUMD yang khusus mengelola PI 10 persen tersebut.

“Nah, untuk membentuk BUMD itu terlebih dahulu dibuatkan Perdanya. Perda itulah yang menjadi dasar pembentukan BUMD,” ungkap Masykur kepada Metrosulawesi, akhir pekan lalu.

Guna mempercepat realiasasi BUMD tersebut, DPRD akhirnya menggunakan hak inisiatif membuat Perda tanpa menunggu eksekutif yang mengajukan. Rencana Perda inisiatif ini muncul setelah Komisi III DPRD dengan Gubernur Sulteng menggelar pertemuan, beberapa waktu lalu.

Menurut Masykur langkah cepat harus diambil agar kekayaan alam yang dikeruk di perut bumi Sulawesi Tengah dapat dinikmati masyarakat.

Menurutnya, PI 10 persen tersebut nantinya menjadi pundi pendapatan asli daerah (PAD) dalam struktur APBD Sulteng sehingga pemerintah daerah bisa mengatasi berbagai persoalan di Sulteng seperti pengentasan kemiskinan dan pembenahan infrastruktur.

Sebelumnya diberitakan, produksi PT DSLNG saat ini sudah mencapai 2,2 juta ton per tahun. Jika harga jual di Jepang dan Korea Selatan US$3-6 per MBBTU (Milion Metric Britis Thermal Unit). Artinya, 10 persen dari penjualan itu mencapai Rp3 triliun sampai Rp4 triliun per tahun. Angka tersebut hampir setara dengan APBD Sulteng saat ini yang hanya sekitar Rp3,5 triliun.

Masykur mengungkapkan, Permen 37/2016 sudah memberi peluang bagi Pemprov Sulteng untuk mendapatkan hak PI 10 persen. Karena itu sudah sewajarnya diseriusi.

“Ada hak 10 persen participating interest yang diberikan oleh kontraktor atau pengelola minyak dan gas. Ini peluang agar daerah penghasil migas merasakan dampak dari kekayaan alam. Selama ini hanya terima DBH (dana bagi hasil) dari royalti, dan landrent,” kata Masykur.

Masykur mengatakan, saat ini Komisi III DPRD Sulteng sudah mengusulkan agar Peraturan Daerah (Perda) BUMD migas tersebut masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) untuk dibahas awal tahun 2018.

Pembentukan perda BUMD migas ini juga merupakan respons atas desakan sejumlah organisasi kemasyarakatan agar Sulteng segera memperoleh manfaat dari pengerukan kekayaan alam.

“Salah satu concern (perhatian) DPRD Sulteng melalui Komisi III dan anggota lainnya adalah hak inisiatif Ranperda BUMD tentang pengelolaan PI 10 persen di industri minyak dan gas di Sulteng,” ungkap Masykur.

Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulteng ini berharap, Pemprov Sulteng juga sejalan dan bergerak cepat dengan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut urusan PI 10 persen ini. Setelah Perda terbentuk, diharapkan bisa segera dibentuk BUMD.

“Setelah ada Perda maka tindak lanjutnya berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk disiapkan BUMD. Selanjutnya diteruskan ke pihak kontraktor untuk persiapan tahapan kerja sama,” ujar Masykur.

Menurutnya, urusan PI 10 persen ini tidak begitu sulit sepanjang ada komitmen Pemprov dan DPRD dan berjalan sesuai aturan.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016, PI 10 persen merupakan besaran maksimal 10 persen PI pada kontrak kerja sama (KKS) yang wajib ditawarkan kontraktor kepada BUMD atau BUMN. Tujuannya, meningkatkan peran serta daerah dan nasional dalam pengelolaan minyak dan gas.

Kepemilikan saham BUMD dan PI 10 persen tidak bisa diperjualbelikan, dialihkan, ataupun dijaminkan. BUMD disahkan melalui peraturan daerah dan berbentuk perusahaan daerah (100 persen pemerintah daerah) atau perseroan terbatas (minimal 99 persen pemerintah daerah dan sisanya terafiliasi dengan pemerintah daerah).

Menurut Masykur, tak perlu khawatir APBD tidak sanggup membiayai kepemilikan saham BUMD. Gubernur yang mengkoordinir, menyiapkan, dan menunjuk BUMD penerima penawaran PI 10 persen. Kemudian, kontraktor membiayai lebih dulu besaran kewajiban BUMD.

Lalu, pengembalian pembiayaan kepada kontraktor dilakukan tiap tahun tanpa bunga (0 persen) dari hasil produksi bagian BUMD dengan tetap menjamin penerimaan bagi hasil untuk BUMD. Bila BUMD tidak menyatakan minat, kontraktor wajib menawarkan PI 10 persen kepada BUMN. Sementara BUMN membiayai sendiri besaran kewajiban sesuai kelaziman bisnis. Jika proses ini berjalan dengan baik, maka ditargetkan tahun 2019, Sulteng sudah menikmati PI 10 persen tersebut.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.