Thursday, 16 August, 2018 - 18:22

Sulteng Jadi Percontohan Penanggulangan Terorisme

JADI PERCONTOHAN - Gubernur H Longki Djanggola saat menerima rombongan BNPT membahas Provinsi Sulteng percontohan program penanggulangan dan deradikalisasi terorisme di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu, 8 Agustus 2018. (Foto: Humas Pemprov)

Palu, Metrosulawesi.com - Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) menetapkan Provinsi Sulteng jadi percontohan program penanggulangan dan deradikalisasi terorisme. Selain Sulteng, BNPT juga menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk pelaksanaan program serupa.

Penetapan Sulteng sebagai percontohan program penanggulangan dan deradikalisasi terorisme disampaikan Sekretaris Utama (Sestama) BNPT Marsda TNI Adang Supriadi kepada Gubernur H Longki Djanggola di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu, 8 Agustus 2018.

Adang berharap agar program yang baru digagas di dua provinsi itu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Ia melaporkan bahwa telah dilakukan MoU sinergitas antar 36 kementrian dan lembaga negara untuk menyukseskannnya. 

“Program ini baru dilaksanakan di Sulteng dan Nusa Tenggara Barat, kita melaksanakan perintah negara yang dikoordinir oleh Kemenkopolhukam mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Terorisme, dimana  BNPT bertugas mengoordinasikan ke 36 kementrian dan lembaga negara, termasuk bekerjasama dengan LPSK. Semua ini perlu dukungan dari semua pihak,” ungkapnya. 

Adang juga berharap agar program tersebut tidak dipandang jadi stigma negatif bagi kedua daerah tersebut. Justru dengan dimulainya program di Sulteng dan NTB, nantinya apabila berhasil dapat dijadikan percontohan untuk provinsi lain, bahkan negara lain. 

“Ini memang amanah dari kepala BNPT, supaya nanti tidak ada pemikiran atau preseden buruk bagi daerah tertentu karena kita sepakat Sulawesi Tengah bukan sarang teroris,” ucap Sestama.

Dia mengungkapkan saat ini telah ada 12 negara sahabat yang bekerjasama dan belajar cara menanggulangi tindak pidana terorisme dan merehabilitasi para narapidana yang dilakukan oleh Indonesia. Atas keberhasilan yang ada, Indonesia dipandang mengedepankan kemanusiaan dalam penanggulangan dan deradikalisasi teroris. 

“Apabila program ini berhasil dalam menanggulangi terorisme dan merehabilitasi tentu bisa jadi contoh. Sudah 12 negara sahabat bekerjasama dengan kami, termasuk PBB,” tandas Adang. 

Adapun wilayah Sulawesi Tengah yang jadi sasaran program penanggulangan terorisme dan deradikalisasi/rehabilitasi terdapat di 5 kabupaten/kota yaitu Parigi Moutong, Poso, Morowali, Tojo Unauna dan kota Palu.

Sementara itu, Gubernur Longki dalam kesempatannya menyampaikan apresiasi karena dipercaya menjadi salah satu dari dua provinsi yang akan melaksanakan program penanggulangan dan deradikalisasi terorisme. 

Longki mengungkapkan bahwa pada dasarnya semua agama mengajarkan cinta damai, akan tetapi oleh pihak oknum tertentu salah menafsirkan dan mengimplementasikan ajaran agama tersebut. 

“Dampaknya akhir-akhir ini banyak ditemukan kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama atau kelompok tertentu. Saya meminta agar masalah ini dapat secara bersama ditangani, karena permasalahan terorisme merupakan masalah yang kompleks,” ungkap Longki. 

Napiter Harus Terus Dibina

Gubernur Sulteng H Longki Djanggola mengungkapkan Narapidana teroris (Napiter) yang telah rampung menjalani masa hukuman harus terus dibina. 

Hal tersebut diungkapkan saat menerima rombongan Sekretaris Utama (Sestama) BNPT Marsda TNI Adang Supriadi di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu, 8 Agustus 2018.

“Narapidana terorisme yang telah rampung menjalani masa hukuman perlu terus dibina agar tidak kembali melakukan kejahatan yang sama,” ujar gubernur.

Gubernur mengingini agar dalam penanganan atau pencegahan terorisme tidak hanya dengan pendekatan yang keras, tetapi juga perlu pendekatan secara manusiawi dengan sinergi  dan pelibatan seluruh instansi yang kemudian akan menelurkan program terpadu.

“Perlu juga para tokoh, baik tokoh adat, tokoh agama maupun masyarakat secara umum terlibat, karena pengalaman dalam menangani konflik, selalu duduk bersama semua pihak guna dibicarakan dan dikomunikasikan secara komprehensif,” tuturnya. 

Program terpadu menurut gubernur harus berisi poin penting diantaranya pencegahan konflik sosial dengan melakukan pemeliharaan kondisi damai dalam masyarakat. Kemudian mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik dan membangun peringatan dini serta pencegahan aksi terorisme. 

“Poin penting lainnya yaitu penghentian penyelesaian konflik sosial dan terorisme serta terakhir pemulihan paska konflik,” tandas gubernur. 

Untuk diketahui, BNPT sendiri saat ini telah membina 300 orang bekas narapidana terorisme yang telah kembali ke masyarakat. 

 

Editor: Udin Salim