Tuesday, 21 November, 2017 - 14:39

Sulteng Minim Hakim dan Lembaga Peradilan

KUNKER ANGGOTA DPR RI - Anggota Komisi III DPR RI saat melakukan pertemuan dengan jajaran peradilan yang berlangsung di Pengadilan Tinggi Sulteng, Rabu 3 Mei 2017. (Foto : Surahmanto Sukirman/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengeluhkan minimnya hakim dan ketersediaan lembaga peradilan di tingkat kabupaten di provinsi tersebut sehingga pelayanan peradilan bagi masyarakat tidak maksimal.

“Jika kita mengacu kepada Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor: 143/KMA/SK/VIII seharusnya berjumlah 139, namun aparat peradilan yang berada di Sulteng prakteknya untuk disebut ideal baru 30 persen, bahkan persoalan ini terjadi hampir semua Pengadilan Negeri yang berada di Sulteng,” kata Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Sulteng, Ida Bagus Djagra di Palu, Rabu 3 Mei.

Hal itu terungkap dalam pertemuan jajaran PT Sulteng kunjungan kerja Tim Komisi III Bidang Hukum dan Perundang-Undangan DPR-RI yang berlangsung di ruang rapat utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

“Kalau kita melihat data aparat peradilan untuk Pengadilan Tinggi Sulteng  hanya berjumlah 50  aparat yang terbagi dari 15 orang terdiri dari Ketua Pengadilan, serta Wakil Ketua dan Hakim Tinggi, Dua Orang Hakim Ad Hoc Tipikor, enam orang terdiri dari Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Muda, dua Orang Panitera Pengganti, tujuh orang terdiri dari Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, 20 orang Pegawai,” sambungnya.

Ia juga menjelaskan masih ada kekurangan lebih dari 50 persen sesuai Surat Keputusan Mahkamah Agung.

“Masih ada 89 aparat yang kurang, ini belum lagi jika kita melihat data yang berada di lingkungan Peradilan Negeri di tiap kabupaten dan kota sesulawesi tengah,” katanya.
 
Selain jumlah hakim, Ketua PT Sulteng itu juga mengeluhkan kurangnya sarana peradilan.

"Sulawesi Tengah memiliki 12 kabupaten dan 1 kota, namun hanya ada tujuh lembaga peradilan di tingkat kabupaten dan kota," ungkapnya.

Ida bagus Djagra menguraikan bahwa hanya terdapat enam kabupaten dan satu kota yang memiliki lembaga peradilan. Yaitu Pengadilan Negeri Kota Palu, Poso, Parigi Moutong, Donggala, Luwuk, Tolitoli dan Buol, dengan wilayah kerja atau wilayah hukum yang sangat luas.

Misalkan, sebut dia, Pengadilan Negeri Poso wilayah kerja hukum meliputi Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali dan Morowali Utara dan Tojo Una-una.

Sementara Pengadilan Negeri Banggai di Luwuk, wilayah kerja meliputi Kabupaten Banggai, Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. Pengadilan Negeri Donggala wilayah kerja meliputi Kabupaten Sigi.

"Kami berharap daerah-daerah lain yang belum memiliki lembaga peradilan atau pengadilan negeri dapat segera dibentuk," ujarnya.

Selain pengadilan negeri, kata dia, Sulawesi Tengah hanya memiliki sembilan pengadilan agama meliputi pengadilan agama Kota Palu, Donggala, Parigi, Poso, Toli-Toli, Buol, Tojo Unauna dan Morowali.

Terkait hal itu Wakil Ketua Komisi III Beny K Harman menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengupayakan agar lembaga peradilan di tingkat kabupaten di Sulawesi Tengah segera dibuka di daeah-daerah yang belum memilikinya, seperti di Morowali dan Banggai Kepualauan.

"Iya, tahun ini kami akan segera melaporkan ke pemerintah sesuai hasil kunjungan kerja ini terkait dengan keluhan minimnya lembaga peradilan di tingkat kabupaten," ujarnya.

Meurut Beny, dengan kondisi seperti ini, penerapan asas pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya murah akan sulit dicapai.

Hal senada juga dikemukakan Anggota Komisi III lainnya, Ahmad H. Ali. Politisi asal Parta Nasdem ini berjanji akan memperjuangkan semua apa yang diungkapkan Ketua PT Sulteng itu. 

“Tentunya untuk memaksimalkan poses penegakan hukum, kami tentu akan memperjuangkan serta menanyakan kepada  Mahkamah Agung tentang persoalan-persoalan hukum dan peradilan yang dihadapi di Sulteng,” katanya.

“Kami tidak membahas persoalan kasus hukum selama pertemuan, kami hanya membahas lebih kepada proses peradilan, kemudian terkait kerjasama antara lembaga peradilan dengan kepolisian dan kejaksaan, serta persolan kekurangan kantor peradilan dan hakim,” sambungnya.

Ia juga menjelaskan akan mengupayakan untuk menyampaikan kepada Mahkamah Agung.

“Nanti kami akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mahkamah Agung, semua hasil dari pertemuan ini akan kami bahas untuk mendapatkan solusi,” katanya. (man/ant) 
 

Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.