Tuesday, 25 July, 2017 - 00:52

Surplus Daya, Tapi 200-an Desa di Sulteng Masih Gelap

Muh Masykur. (Foto : Dok Metrosulawesi)

"PLN perlu terbuka, soal hambatan struktural pembangunan jaringan kelistrikan, agar ada solusi bersifat regulatif," - Muh Masykur, Fraksi Partai NasDem DPRD Sulteng -

Palu, Metrosulawesi.com - Fraksi Partai NasDem menyesalkan lambannya pencapaian rasio elektrifikasi di Sulawesi Tengah yang masih menyisakan 200-an Desa belum teraliri listrik.

"Semua stakeholder perlu memikirkan suatu langkah yang tepat, agar seluruh desa yang belum teraliri listrik bisa segera mendapatkan daya terpasang," ujar Muh Masykur, Ketua Fraksi NasDem DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa 10 Januari 2016.

Kata dia, dalam era sekarang, listrik menjadi kebutuhan dasar bagi warga negara. Sehingga, pemerintah perlu menaruh perhatian serius terhadap masalah ini.

"Kalau soal potensi pembangkit-(hulu), saya kira kita surplus. Masalah sekarang, ada jaringan transmisi dan distribusi yang butuh biaya besar," jelasnya.

Masykur, meminta agar PLN juga terbuka sebetulnya berapa besar biaya yang rill dibutuhkan untuk pencapaian rasio elektrifikasi. Agar publik juga tahu informasi mengenai masalah kelistrikan.

Masykur mengatakan, posisi PLN sebagai penguasa pasar listrik bisa memungkinkan pembangunan bersifat Publik Private Partnersif, suatu kerangka percepatan pengadaan listrik di Sulawesi Tengah.

"PLN perlu terbuka, soal hambatan struktural pembangunan jaringan kelistrikan, agar ada solusi bersifat regulatif," tegasnya.

“Saya kira pihak PLN tidak bisa jalan sendiri dalam menuntaskan masalah ini. Itu pun jika pihak PLN mau menyelaraskannya dengan desain pembangunan membangun Indonesia dari pinggiran,” katanya.

Sebab, jika hendak dicek bagaimana situasi sesungguhnya di pedesaan yang masih gelap gulita, "Maka rakyat di sana sudah pasti menjerit,  dimana tanggung jawab negara atas hak pelayanan dasar untuk kami, termasuk hak penerangan listrik. Dimana tanggung jawab PLN ketika desa dan rumah kami masih gelap gulita. Kami juga punya posisi setara dengan warga lainnya di kota dan daerah lain yang selama ini sudah menikmati gemerlapnya dunia penerangan," kata Masykur mengutip pernyataan warga desa.

“Saya kira pihak PLN sudah cukup puluhan tahun menutup mata dan telinga atas persoalan ini, tambahnya lagi.

Sementara itu, berdasarkan data Sulteng dalam angka tahun 2016, jumlah desa/kelurahan di Sulteng sebanyak 2.107 dengan pembagian 1.842 desa dan 175 kelurahan. Jika angka 36,75 persen rasio elektrifikasi desa, masih ada 741 desa di Sulteng yang belum merasakan listrik.

Data PLN, 2016 menyebutkan, daya terpasang saat ini mencapai 314,40 megawatt (MW), daya mampu 235,70 MW serta daya tersambung 503,24 MW. Sulteng sendiri memiliki sekitar 500.000 jumlah sambungan pelanggan dengan rasio elektifikasi rumah tangga mencapai 77,8 persen.

Oleh karenanya atas nama rakyat di ratusan desa dan ribuan rumah tangga rakyat yang belum menikmati sarana penerangan, Fraksi Partai NasDem DPRD Sulteng mendesak pihak PLN dan Pemprov Sulteng untuk sesegera mungkin mendesain program percepatan pemenuhan hak elektrifikasi desa dan rumah tangga miskin di Sulteng, agar satu masalah utama dapat dituntaskan. (*)

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.