Wednesday, 26 July, 2017 - 04:57

Syahbandar Pelabuhan Balut Akui Ada Indikasi Pemalsuan Dokumen PAS BESAR

Beberapa kapal yang gagal melaut karna terkendala dokumen kapal yang terindikasi palsu, Senin 17 April 2017. (Foto : Mohamad Ikbal/ Metrosulawesi)

Balut, Metrosulawesi.com - Syahbandar Pelabuhan Banggai Laut angkat bicara terkait dugaan palsunya PAS BESAR yang dikeluarkan oleh pihak syahbandar pelabuhan Pantoloan. Menurut syahbandar pelabuhan Balut, Noval mengatakan dokumen yang dimiliki oleh beberapa kapal terindikasi palsu. Hal ini diketahui oleh pihak syahbandar ketika para pemilik kapal hendak mengurus Surat Izin Berlayar.

"Ada enam kapal yang dokumennya terindikasi palsu,  mulai dari PAS BESAR, Akta kapal dan Surat Ukur Kapal. Ini tiap hari kita kerjalan, jadi kita tahu mana palsu dan bukan," kata Noval saat ditemuai di Kantor Syahbandar Pelabuhan Balut, Senin 17 April 2017.

Lebih lanjut Noval menjelaskan dari model blangko, isi, narasi dan redaksinya berbeda dengan yang aslinya, lebih parahnya lagi ada satu nomor surat  yang sama dimiliki oleh dua kapal.

"Kami sudah cek dari enam dokumen kapal yang saat ini dokumen tersebut sudah ada di pusat direktorat perkapalan, dimana ada dua kapal memiliki satu nomor surat dan pada waktu kita menunjukkan dokumen tersebut, pihal direktorat perkapalan juga katakan bahwa ini palsu," ungkapnya.

Dirinya juga sudah melakukan komunikasi ke pihak syahbandar Pantoloan dalam hal ini yang menandatangani dokumen PAS BESAR kapal-kapal nelayan Balut dan dari hasil konfirmasi, Noval menuturnya bahwa yang bertandatangan mengakui bahwa tidak pernah melakukan registrasi kapal-kapal yang berasal dari Balut.

"Kita sudah konfirmasi ke Pantoloan yang atas nama menandatangani dokumen tersebut dan sudah diakui tidak pernah menandatangani dan kapal-kapal tersebut tidak teregistrasi di pelabuhan kami (red- Syahbandar Pantoloan)," tutur Noval.

Saat ini pihak Syahbandar pelabuhan Balut masih menunggu petunjuk dari pusat terkait indikasi paslunya dokumen kapal yang dimiliki oleh para nelayan dan sebelum ada petunjuk maka selama itu juga pihal syahbandar belum bisa memberikan solusinya.

"Dokumen sudah dibawa ke pusat, kita bermohon ke direktorat perkapalan agar diberikan surat keterangan yang menjelaskan dokumen tersebut benar-benar palsu sebagai dasar hukum kami dan meminta petunjuk langkah apa yang kira-kira bisa diambil untuk menyelesaikan masalah ini," ucap Noval.


Editor : Subandi Arya

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.