Thursday, 27 April, 2017 - 05:34

Error message

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).

Tak Ada Ampunan Setelah 31 Maret

PENGAMPUNAN PAJAK - Kepala Subdit Humas Perpajakan Kantor Pusat DJP Ani Natalia memberikan sosialisasi di hadapan pelaku UMKM binaan Himbara di Kota Palu, Jumat 10 Maret 2017. (Foto : Tahmil Burhanudin/ Metrosulawesi)

UMKM Diimbau Segera Manfaatkan Pengampunan Pajak

Palu, Metrosulawesi.com - Para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Palu mengikuti sosialisasi Tax Amnesty (TA) atau Pengampunan Pajak, Jumat 10 Maret 2017. Amnesti Pajak sendiri akan berakhir pada akhir Maret 2017 ini. Para pelaku UMKM di Kota Palu didorong segera manfaatkan kebijakan pengampunan pajak itu, agar tidak disanksi atas harta UMKM yang tidak dibayarkan pajaknya setelah TA berakhir.

Pada sosialisai yang digelar Kantor Wilayah (Kanwil) Direktoral Jenderal Pajak (DJP) Suluttenggo dan Malut  bekerjasama dengan Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara), di Hotel Mercure Palu itu, dihadiri oleh nasabah dari bank yang tergabung dalam Himbara.

Kepala Subdit Humas Perpajakan Kantor Pusat DJP Ani Natalia mengatakan UMKM merupakan salah satu sektor yang paling memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, olehnya pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM perlu dijaga. Namun, untuk memberikan sumbangsih kepada negara pelaku UMKM juga perlu memperhatikan pajak yang diwajibkan.

“Pajak penting untuk sumbangsih ke negara,” katanya.

Menurutnya, terkadang sebagai masyarakat terlalu banyak menuntut ke negara, namun untuk membayar pajak yang nilainya terbilang sangat kecil justru merasa berat.

Olehnya, ia berharap agar seluruh masyarakat peduli terhadap pajak yang peruntukannya juga akan kembali dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Bahkan, untuk mempermudah masyarakat dalam pelayanan pajak, pemerintah telah meluncurkan program Tax Amnety agar mereka yang selama ini menunggak pajak bisa melunasi pajaknya dengan pengampunan pajak melalui program pengampunan pajak itu.

Tidak terkecuali bagi pelaku UMKM, bahkan melalui program Amnesti Pajak pemerintah memberikan fasiltas pelunasan pajak dengan tarif yang sangat rendah sebesar 0,5 untuk harta yang dilaporkan tidak lebih dari Rp 10 miliar. Sementara untuk UMKM dengan harta lebih dari Rp 10 miliar dikenakan tarif 2 persen.

Setelah program Amnesti Pajak ini berakhir per 31 Maret 2017 mendatang, DJP akan melakukan pengusutan atas kegiatan ekonomi Wajib Pajak (WP) yang tidak mengikuti Amnesti Pajak berdasarkan data dari berbagai sumber.

Sebagai implementasi dari pertukaran informasi, mulai Mei 2017 DJP diberi kewenangan membuka data perbankan wajib pajak untuk kebutuhan perpajakan.

“Mungkin kita akan menyesal jika tidak ikut Tax Amnesti ini,” ujar Kabid P2 Humas Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut Fredy N Rumondor.

Bagi wajib pajak yang tidak mengikuti program ini, jika program berakhir ditemukan harta yang tidak dideklarasikan maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Untuk mempermudah masyarakat dalam mengisi formulir Amnesti Pajak, telah diterbitkan peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/2016 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisisan Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak, yang mengatur bahwa harta dan utang yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan tidak perlu dirinci, namun cukup dituliskan jumlah total harta atau utang tersebut.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palu sebelumnya mengatakan program Tax Amnesty tahap III ini difokuskan menyasar UMKM.

“Jadi jangan dianggap pembayaran pajak ini untuk kepentingan pribadi, tapi ini untuk kepentingan kita bersama, kepentingan negara. Jadi sebaiknya masyarakat segera memanfaatkan program Tax Amnesty ini sebelum berakhir,” imbau Kepala KPP Pratama Palu Sihabudin Efendi beberapa waktu lalu.

Nilai repatriasi Tax Amnesti se-Indonesia mencapai Rp145 triliun. Khusus di Sulawesi Tengah mencapai Rp 489,9 miliar dari sebanyak 10.764 SPH. Untuk Kota Palu, nilainya mencapai Rp74,2 miliar per 8 Maret 2017.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.