Wednesday, 20 June, 2018 - 17:06

Tak Gunakan Sistem Zonasi, SMK Diminta Prioritaskan Siswa Putus Sekolah

Hatija Yahya. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Kepala Bidang Pembinaan SMK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Hatija Yahya mengatakan dalam Permendikbud 14 Tahun 2018, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada satuan pendidikan menengah kejuruan tidak menganut sistem zonasi.

“Sehingga siswa dari mana saja, SMK disilakan (bebas) memilih sesuai yang diminati anak didik tersebut,” kata Hatija di ruang kerjanya, Rabu, 30 Mei 2018.

“Dari hasil rapat koordinasi kami dengan ketua MKKS, kami telah sosialisasikan kepada seluruh kepsek dengan menggunakan Surat Edaran Kepala Dinas Dikbud Sulteng tentang Permendikbud 14 Tahun 2018,” ujarnya.

Namun ada hal-hal yang spesifik terkait dengan kewilayahan atau lokal di Sulteng, dimana Disdikbud meminta kepada seluruh kepsek SMK agar menerima dan memprioritaskan anak-anak putus sekolah, dalam rangka mendukung program Gerekan Kembali Ke Sekolah (GKS) 1000 Anak Harapan Bangsa (AHB).

“Artinya, jika anak putus sekolah berminat masuk di SMK, maka anak itu wajib diterima oleh SMK. Karena saya yakin dan percaya di satuan pendidikan tertentu, misalnya di SMKN 1 Palu, SMKN 2 Palu, SMKN 3 Palu, apapun SMK yang ada di ibu Kota dan Kebupaten masih diminati, tentu diperkenankan menggunakan seleksi dan tergantung dari sekolah, salah satu indikator yang digunakan adalah SKHUN,” jelasnya.

Kemudian kata Hatija, ada seleksi pretasi, wawancara serta praktik-praktik tertentu untuk jurusan-jurusan di sekolah tersebut.

“Bagi sekolah yang kapasitasnya melebihi dari siswa pendaftar, maka diperkenankan untuk melakukan tes atau seleksi disesuaikan dengan kapasitas yang diperlukan, di dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, juga diatur seperti itu. Untuk sekolah tertentu yang melebihi kapasitas ruang belajar yang tersedia, maka diperkenankan untuk melakukan tes, bagi yang tidak, silahkan berapapun kapasitasnya,” ujarnya.

Namun Hatija menekankankepada Kepala SMK agar tidak menempatkan siswa melebihi kapasitas dalam satu rombongan belajar yang maksimal 36 siswa sesuai dengan ketentuan di Permendikbud tersebut.

“Jadi tidak boleh melebihi 36 peserta didik dalam satu kelas. Maka dari itu masyarakat harus awasi sekolah-sekolah kita, bahwa tidak ada lagi dalam tiap kelas terdapat lebih dari 36 orang, jika terdapat melebihi, kami akan sanksi kepseknya,” katanya.

Sanksi yang diberikan kata Hatija, tentunya diberlakukan seperti pemberhentian sebagai kepsek, tetapi bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau menarik dari tugas tambahan sebagai kepsek, menjadi guru biasa.     
Hatija mengungkapkan bahwa tahun ini, tamatan SMK sekitar 13.400 siswa. Di tahun 2017/2018 ada beberapa sekolah yang bertambah ruang kelasnya.

“Maka saya yakin dan percaya 15.000 siswa bisa terserap di SMK,” ungkapnya.


Editor: M Yusuf Bj