Wednesday, 27 September, 2017 - 04:21

Tantang Legislator, Kadis Dikbud Sulteng Siap RDP Kapanpun

ILUSTRASI - Kadis Dikbud Sulteng, Drs Irwan Lahace menantang anggota DPRD Sulteng untuk RDP, terkait Pergub Sulteng Nomor 10 Tahun 2017 soal pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada SMA, SMK dan SLB. (Grafis : Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Kadis Dikbud Sulteng, Drs Irwan Lahace menantang anggota DPRD Sulteng untuk rapat dengar pendapat (RDP), terkait dengan polemik peraturan gubernur (Pergub) Sulteng Nomor 10 Tahun 2017 soal pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada SMA, SMK dan SLB.

“Kapanpun dipanggil untuk dengar pendapat, saya siap. Karena kami memang punya dasar dan tujuan yang jelas mengeluarkan Pergub itu,” tegas Irwan menanggapi pernyataan dua legislator Sulteng yaitu Ibrahim A Hapid Anggota Komisi IV dan Suprapto Dg Situru Anggota Komisi III.

Didampingi Akademisi Dr Suparman selaku ahli ekonomi pengkaji nilai nominal pungutan Pergub kepada Metrosulawesi, Selasa, 4 April 2017, Irwan menganggap dua legislator Sulteng itu tidak memahami amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai dasar diterbitkannya Pergub pungutan. Menurut dia, telah jelas diatur pada Pasal 9, Pasal 12 ayat 2 poin b dan Pasal 46 ayat 1 pada UU tersebut.

“Pada Pasal 12 ayat 2 bagian b dikatakan setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dipertegas pada Pasal 46 Ayat 1 yaitu pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Jadi dasar kami sudah jelas, kenapa kemudian dipolemikkan lagi,” kata Kadis.

Atas dasar itu, Irwan menyuruh Ibrahim A Hapid dan Suprapto Dg Situru agar membaca dan memahami esensi UU Nomor 20 Tahun 2003 khususnya pada Pasal 12 dan Pasal 46.

“Tolong anggota dewan yang tidak membaca dan tidak memahami UU Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 12 ayat 2 dan Pasal 46 ayat 1 itu agar membaca kembali. Saya juga mengusulkan anggota dewan turun langsung agar tahu kondisi tenaga honorer di lapangan,” ujar Irwan.

Secara khusus, Irwan menyesalkan peryataan Ibrahim A Hapid Anggota Komisi IV karena pada saat pembahasan Pergub tersebut di tingkat dewan, Ibrahim lah yang justru mendorong dikeluarkannya Pergub.

“Sekarang saya heran kenapa justru pak Ibrahim yang mempertanyakan dan hanya menyoroti terkait guru honorer. Pertanyaannya siapa yang akan membersihkan taman, wc dan penjaga sekolah kalau bukan tenaga honor, sebab tidak mungkin siswa yang mengerjakannya,” sesalnya.

Pada dasarnya, kata Irwan Pergub dikeluarkan justru untuk memberikan keadilan antara siswa yang mampu dan yang tidak. Sebab pungutan itu ditetapkan dengan sistem subsidi silang dengan cara siswa yang mampu memberikan kontribusi kepada siswa yang tidak mampu. Dengan artian Pergub tidak mengikat kepada siswa kategori miskin.

Sementara untuk penentuan nominal pungutan katanya telah melalui proses pengkajian panjang yang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan akademisi ahli ekonomi dari Universitas Tadulako.

Sementara untuk peruntukannya juga diungkapkan Irwan, telah jelas dituangkan pada Pasal 12 poin a,b dan c pada Pergub tersebut yaitu pemanfaatan pungutan meliputi biaya investasi selain lahan satuan pendidikan, biaya personalia dan non personalia satuan pendidikan.

“Untuk lebih lengkapnya silakan dibaca Pasal 13 ayat 1 sampai 4 dan Pasal 14 ayat 1 sampai 11, disitu semua dijabarkan pemanfaatan pungutan. Intinya Pergub ini juga menyelamatkan para Kepala Sekolah dari jeratan Pungli, karena kalau mereka melakukan pungutan tanpa ada dasar hukum akan terjerat tim saber Pungli,” tandas Irwan.

Sementara Dr Suparman selaku ekonom pengkaji nilai nominal pungutan Pergub menerangkan penetapan nominal didasarkan pada pertimbangan pendapatan perkapita masyarakat, inflasi dan indeks kemahalan serta perhitungan penduduk miskin dari jangkauan wilayah.

“Jadi kita hitung berdasarkan indeks kemahalan, inflasi, pendapatan perkapita dan perhitungan penduduk miskin dari jangkauan wilayah, baru ditetapkanlah nominalnya sebagaiman yang terlampir di Pergu,” terang dosen Fakultas Ekonomi Untad itu.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.