Sunday, 25 June, 2017 - 23:53

Tatib Pilwagub Dikritik

Muharram Nurdin. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Meskipun melalui pembahasan cukup panjang di tingkat Panitia Khusus (Pansus), namun rancangan Tata Tertib (Tatib) pemilihan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, masih saja menuai perdebatan di sidang paripurna.

Sidang laporan hasil kerja Pansus yang digelar Senin, 20 Maret 2017, mendapat ragam tanggapan dari anggota dewan. Meskipun menjadi Tatib rujukan dari beberapa provinsi, namun anggota dewan melihat masih ada beberapa poin dapat menimbulkan perdebatan dikemudian hari.

Seperti dikatakan Sonny Tandra, surat keterangan tidak pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri (PN) perlu ditinjau kembali. Karena menurut Sonny, PN tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan keterangan pailit seseorang.

“Ini mesti diperjelas karena PN tidak mempunyai kewenangan itu,” kata Sonny.

Begitu juga dengan pertanyaan Wakil Ketua DPRD, Muharram Nurdin. Menurutnya, perlu diperjelas pihak yang mengeluarkan surat penetapan pemenang. Karena, seluruh surat yang dikeluarkan oleh DPRD harus ditandatangani oleh ketua DPRD.

“Ini harus diperjelas siapa yang mengeluarkan surat penetapan pemenang, karena saya melihat tidak ada tercantum dalam isi Tatib,” tegas Muharram.

Lain halnya dengan Hasan Patongai, dirinya meminta agar Tatib mengakomodir voting bagi partai pengusung jika tidak terjadi kemufakatan dalam penentuan dua nama calon yang akan dikirim ke DPRD.

Menanggapi berbagai pertanyaan anggota dewan, Ketua Pansus penyusunan Tatib pemilihan Wagub, Zainuddin Tambuala mengatakan, rujukan utama dalam penyusunan Tatib ini adalah Undang-Undang No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.

Menurut Zainuddin, beberapa poin dalam undan-undang yang menjadi rujukan Tatib dilakukan secara mutatis mutandis sehingga apa yang tertuang dalam Tatib sesuai dengan aturan yang ada diatasnya.

Secara tegas Zainuddin juga mengemukakan, ranah DPRD tidak mencampuri urusan partai politik dalam menentukan dua nama untuk dikirim ke DPRD melalui gubernur. Sehingga, Pansus tidak memasukkan pasal mengenai voting diinternal partai pengusung jika tidak terjadi kemufakatan dalam bermusyawarah.

“Soal voting ini menjadi pembahasan di Pansus. Tetapi mengambil kesimpulan bahwa DPRD tidak bisa mengatur apa yang menjadi ranah partai politik, karena DPRD mulai bekerja berdasarkan dua nama yang dikirim oleh gubernur,” jelasnya.
 
Hal senada juga disampaikan Yahdi Basma, mengingat rujukan undang-undang dalam menyusuan Tatib hanya Undang-Undang No 10 tahun 2016, dan hanya diatur dalam satu pasal, diharapkan sidang paripurna menjadi sumber hukum baru untuk menentukan norma-norma hukum.

Meskipun berlangsung cukup alot, akhirnya sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Aminuddin Ponulele, menerima dan menetapkan rancangan Tatib pemilihan Wagub menjadi peraturan DPRD Sulawesi Tengah.


Editor : Subandi Arya

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.