Monday, 21 August, 2017 - 23:33

Temukan Segudang Proyek Bermasalah, DPRD Morut Desak Diproses Hukum

Ketua DPRD Morut, Syarifudin Madjid. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Kolonodale, Metrosulawesi.com – DPRD Morowali Utara menemukan banyak proyek bermasalah di wilayah tersebut. Ketua DPRD Morut Syarifudin Madjid mengaku, proyek yang paling banyak bermasalah adalah proyek yang melekat pada Dinas PU dan Perhubungan Morut.

"Secara fisik di beberapa lokasi yang telah ditinjau DPRD adalah paling banyak melekat pada Dinas PU dan Perhubungan, yang waktu itu masih gabung satu atap. Dimana salahsatu proyek yang melekat di dinas tersebut adalah pembangunan tambatan perahu di Dermaga Desa Sampalowo," tegas Fuddin panggilan akrab Ketua DPRD tersebut belum lama ini kepada Metrosulawesi.

Temuan proyek bermasalah itu berdasarkan investigasi tim yang dipimpin Ketua DPRD Morut Fuddin bersama anggota Gerpin Tampake, Moh. Bakri dan Hj Megawati yang menemukan banyak proyek bermasalah dianggap tidak sesuai bestek dan peruntukannya, sehingga proyek menjadi mubazir.

Proyek Dermaga Desa Sampalowo tersebut, kata Fuddin, dikerjakan asal jadi oleh salah satu perusahaan di Morut, dengan menelan biaya tidak tanggung-tanggung Rp481 juta, dengan ukuran bangunan 10 meter X 7 meter.

Ketua Tim I DPRD ini menduga, telah terjadi mar-up proyek karena tidak sesuai bestek yang sangat merugikan uang Negara, secara khusus bagi masyarakat Morut yang tidak jelas peruntukannya atau penggunaannya.

Lanjut Fuddin, selain proyek bermasalah di Dinas PU/Perhubungan, juga cukup banyak ditemukan proyek bermasalah di Dinas P dan P. Dimana, banyak proyek dipaksakan dan terkesan terburu-buru.

Sementara di Dinas Kesehatan, tim juga menjumpai proyek pengadaan alat kesehatan (Alkes) berupa tempat tidur, tidak digunakan tinggal mubazir di gudang puskesmas Tiu.

Salah seorang anggota Tim I Molter P. Suade mengatakan, hasil temuan dilapangan akan dibahas ditingkat komisi dan semua SKPD sesuai leading sector masing-masing.

"Dimana kami dari anggota DPRD dari partai NasDem diinstrusikan dalam pengawasan pembangunan termasuk temuan proyek bermasalah dan terindikasi sarat KKN harus ditindak lanjuti dengan jalan merekomendasikan kepada BPK, karena tidak bisa ditutup-tutupi agar diproses sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.


Editor : Subandi Arya

Tags: 
Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.