Sunday, 22 July, 2018 - 12:46

Terbukti Cabuli Anak di Bawah Umur, Mantan Dewan Palu Dibui 18 Tahun

PROSES SUMPAH - Terdakwa dan korban berhadapan dengan seorang imam masjid saat dibacakan surat Yasin di Pengadilan Negeri Palu, Rabu, 31 Januari lalu. (Foto: Agustinus Salut/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Mantan anggota DPRD Kota Palu, Abdul Rahman Rifai divonis dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda senilai Rp60 juta subsidair 6 bulan kurungan. Pasalnya, terdakwa Abdul Rahman Rifai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawa umur berinisial Rr.

Putusan itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Palu, Senin, 2 April.
Majelis Hakim Ketua, I Made Sukanada yang didampingi Ernawati dan Agus masing-masing Hakim anggota  dalam putusannya mengatakan, terdakwa Abdul Rahman Rifai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua. Pada Rabu, 1 Februari 2017, sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa Abdul Rahman Rifai mengajak korban ke salah satu Warkop di Jalan Yos Sudarso untuk mengambil kaca matanya yang ketinggalan, dan janji akan membelikan celana paskibraka. Namun ketika melintas di bawah jembatan IV Palu, terdakwa menghentikan dan memarkirkan mobilnya sebelah kiri jalan dengan mengunci semua pintu dan mobil dalam keadaan hidup. Saat itu terdakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak (saksi korban) untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa.

Putusan Majelis Hakim tersebut, sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Abdul Rahman Rifai dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda senilai Rp60 juta subsidair 6 bulan kurungan. Terdakwa Abdul Rahman Rifai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawa umur berinisial Rr (korban).

Dikutip dari dakwaan JPU, pada bulan Oktober 2016 sampai Januari 2017 sekitar pukul 02.30 Wita sampai 05.00 Wita, bertempat di rumah korban (Palu Utara), terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak (korban) untuk melakukan pembuatan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat 2 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pasal 82 ayat 1 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa merusak masa depan anak yang masih tumbuh dewasa, perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma psikologis pada saksi korban yang tidak mungkin hilang, terdakwa terbelit-belit dalam persidangan dan terdakwa seharusnya mengayomi dan melindungi saksi korban karena dianggap anak sendiri. Sedangkan hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum.

Usai membacakan putusan, Majelis Hakim mengatakan sesuai perundang-undangan, terdakwa maupun JPU mempunyai hak yang sama untuk menerima, pikir-pikir atau mengajukan upaya hukum lain terhadap putusan ini.
 

Editor: Udin Salim