Tuesday, 26 September, 2017 - 18:58

Terdakwa Dugaan Korupsi Lahan DVOR Bandara Luwuk Minta Pemilik Lahan Dihadirkan

Suasana persidangan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan proyek alat navigasi DVOR Bandara Syukuran beberapa waktu lalu. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Saksi fakta pemilik lahan, Imran Usman dan Notaris Jamhir Korona belum dibawa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan proyek alat navigasi Doppler VHF Omni-directional Range (DVOR) Bandara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk.

Salah satu terdakwa dalam perkara itu, Hasanuddin Datu Adam mohon kepada Majelis Hakim agar Imran Usman harus dihadirkan dalam persidangan.

"Pemilik lahan Imran Usman harus dihadirkan pak, gara-gara dia saya masuk penjara," kata Hasanuddin Datu Adam kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara itu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu, Kamis, 27 April 2017.

Mendengar permohonan terdakwa Hasanuddin Datu Adam, Majelis Hakim Ketua Dede Halim mengatakan, bahwa itu perintah Undang- Undang (UU), memang harus dihadirkan. Tolong JPU agar pemilik lahan Imran Usman dihadirkan dalam persidangan.

Sebelumnya, Riswanto Lasdin selaku Kuasa Hukum terdakwa Syahrial Labelo mengatakan, saksi fakta Imran Usman dan Notaris harus dihadirkan dalam persidangan. Sudah dua kali agenda sidang untuk mendengar keterangan dua saksi tersebut. Namun sampai saat ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum juga menghadirkan dua saksi tersebut dalam persidangan ini.

Padahal, keterangan kedua saksi tersebut sangat penting agar perkara ini bisa jelas dan terang. Notaris Jamhir Korona perlu dihadirkan karena beliau yang menerbitkan sejumlah dokumen terkait penjualan lahan milik Imran Usman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, termasuk surat kuasa yang diberikan kepada Hasanuddin Datu Adam yang juga menjadi terdakwa dalam perkara ini.

"Kedua saksi itu harus dihadirkan dalam persidangan. Kalau JPU tidak bisa hadirkan, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dipertimbangkan secara khusus," tegasnya.

Riswanto yang juga Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sulteng mengatakan, ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulteng sangat tegas dalam keterangannya, bahwa surat kuasa bisa digunakan sebagaimana ditentukan dalam pasal 142 Peraturan BPN Nomor 5 tahun 2016 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sehingga, apa yang didakwakan dalam dakwaan JPU terkait dengan surat kuasa bisa diabaikan.

"Olehnya kehadiran Notaris dan pemilik tanah itu dalam persidangan ini menjadi sesuatu yang harus, tidak boleh tidak dihadirkan. Intinya kami tetap bertahan dan keinginan agar kedua saksi fakta itu harus dihadirkan untuk di dengarkan keterangannya dalam persidangan ini," tegasnya.

Diketahui, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palu menyidangkan kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Sekretaris Kabupaten (Sekab) Banggai, Syahrial Labelo, Hasanudin Datu Adam dan Kepala Dinas Pariwisata Banggai, Isnaeni Larekeng.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Banggai, Erfan dalam dakwaannya menyebutkan, terdakwa Syahrial Labelo bersama-sama dengan kedua terdakwa lainnya dalam berkas terpisah telah melakukan tindak pidana korupsi pembebasan lahan proyek alat navigasi DVOR Bandara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk. Terdakwa Isnaeni Larekeng terjerat dalam perkara ini dikala terdakwa menjabat Kepala Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai.

Dalam berkas perkara terpisah, ketiga terdakwa itu didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dengan total kerugian negara masing-masing senilai Rp 973.000.000. Ketiga terdakwa itu didakwa dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1  huruf b Undang-Undang (UU) RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.


Editor : Syamsu Rizal

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.