Sunday, 25 June, 2017 - 03:12

Terdakwa Korupsi Gernas Kakao Tolitoli Divonis Berbeda

TERBUKTI KORUPSI - Para terdakwa korupsi Gernas Kakao, Mansyur Lanta (paling kiri) dan Conni (paling kanan) saat mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor Palu. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Mantan Kepala Dinas (Kadis) Perkebunan Kabupaten Tolitoli, Mansyur Lanta divonis dengan pidana penjara selama 9 tahun. Pasalnya, terdakwa Mansyur Lanta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana proyek Gerakan Nasional (Gernas) kakao Kabupaten Tolitoli tahun 2013.

Selain hukuman badan, Mansyur Lanta juga didenda senilai Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan, serta membayar uang penganti senilai Rp 530 juta subsidair 8 bulan penjara.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu, Senin, 5 Mei.

Majelis Hakim Ketua, I Made Sukanada yang didamping Jult Mandapot dan Darmansyah masing-masing Hakim Anggota secara bergantian membacakan putusan terhadap terdakwa Mansyur Lanta bersama tiga terdakwa lainnya.

Adalah terdakwa Conni Katiandagho selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP SPM) divonis dengan pidana penjara selama 6 tahun, dan denda senilai Dp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan, serta membayar uang penganti senilai Rp 180 juta subsidair 6 bulan penjara. Kemudian terdakwq Eko Juliantoro selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) divonis dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan, dan membayar denda senilai Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan, serta membayar uang penganti senilai Rp 30 juta subsidair 1 bulab penjara. Sedangkan terdakwa Syamsul Alam selaku Direktur PT Karya Lestari divonis dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda senilai Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa Mansyur Lanta bersama 3 terdakwa lainnya dalam perkara ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana Gernas Kakao Tolitoli tahun 2013 sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Putusan terhadap terdakwa Mansyur Lanta untuk hukuman badannya sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Bahwasannya, JPU menuntut terdakwa Mansyur Lanta dengan pidana penjara selama 9 tahun, dan denda senilai Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta membayar uang penganti senilai Rp 928.395.000 subsidair 1 tahun penjara.

Selain itu, terdakwa Conni Katiandagho dituntut dengan pidana penjara selama  9 tahun, dan denda senilai Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta membayar uang penganti senilai Rp 988.372.770 subsidair 1 tahun penjara. Sedangkan terdakwa

Eko Juliantoro dituntut dengan pidana penjara selama 6 tahun, dan denda senilai Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta membayar uang penganti senilai Rp 30 juta dan terdakwa Syamsul Alam dituntut dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda senilai Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan. Terdakwa Syamsul Alam tidak dibebankan membayar uang penganti karena fakta persidangan, terdakwa tidak menikmati dana tersebut.

"Empat terdakwa terbukti melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor," kata Sigit sembari menambahkan berkas perkara Syamsul Alam dipergunakan untuk perkara yang sama dengan tersangka Nawir dan tersangka Donatus.

Diketahui, JPU dalam dakwaannya menyebutkan, bahwa pada tahun 2013, Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dalam hal ini Dinas Perkebunan mendapat program peningkatan produksi dan mutu kakao nasional yang diprogramkan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementerian Pertanian. Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli mendapat program tersebut berupa bantuan pengadaan bibit atau entres sambung samping kakao sebanyak 4.500.000 sambungan. Program tersebut dikemas dalam bentuk program Gernas Kakao dengan dana yang bersumber dari APBN tahun 2013 dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) senilai Rp 11.250.000.000. Nah, dari total anggaran tersebut, senilai Rp 6.675.751.550 yang diduga di korupsi oleh para terdakwa.

Usai membacakan putusan, Majelis Hakim Ketua I Made Sukanada memberikan kesempatan kepada para terdakwa dan JPU untuk menyikapi putusan tersebut.

"Silakan JPU maupun terdakwa untuk menyatakan sikap terhadap putusan ini," kata Made.

JPU dan para terdakwa pun menyatakan pikir-pikir. Sehingga, perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.