Thursday, 17 August, 2017 - 19:59

Terdakwa Korupsi Kakao Tolitoli Minta Bebas

SIDANG KORUPSI - Suasana persidangan lanjutan dugaan korupsi proyek Gernas Kakao. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Mantan Kepala Dinas (Kadis) Perkebunan Kabupaten Tolitoli, Mansyur Lanta mohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu untuk membebaskan dirinya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pasalnya, terdakwa Mansyur Lanta dituntut dengan pidana penjara selama 9 tahun.

Permohonan tersebut diajukan dalam nota pembelaan (pledoi) terdakwa Mansyur Lanta dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Tipikor Palu, Senin, 8 Mei.

Dalam pledoinya terdakwa Mansyur Lanta mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan korupsi sebagaimana tuntutan JPU. Olehnya, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan JPU, baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair.

Senada juga dalam pledoi yang diajukan oleh terdakwa Conni dan terdakwa Samsul Alam. Bahwasanya, mereka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya untuk membebaskan terdakwa dan memulihkan nama baiknya. Pasalnya, terdakwa Conni Katiandagho dituntut dengan pidana penjara selama  9 tahun, dan denda senilai Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta membayar uang penganti senilai Rp 988.372.770 subsidair 1 tahun penjara. Sedangkan terdakwa Syamsul Alam dituntut dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda senilai Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Sebelumnya juga sudah diajukan pledoinya terdakwa Eko Juliantoro menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut dirinya dengan pidana penjara  selama 6 tahun, dan denda senilai Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta membayar uang penganti senilai Rp 30 juta.

Riswanto Lasdin selaku Kuasa Hukum terdakwa Eko Juliantoro mengatakan, pihaknya menolak tuntutan JPU yang menuntut tidak sesuai dengan fakta persidangan. Olehnya, terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima pledoinya, dan menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi. Sehingga dengan demikian dapat membebaskan terdakwa Eko Juliantoro dari semua tuntutan JPU.

Diketahui, bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Kepala Dinas (Kadis) Perkebunan Kabupaten Tolitoli, Mansyur Lanta dituntut pidana penjara selama 9 tahun.

JPU, Sigit dalam tuntutannya mengatakan, bahwa terdakwa Mansyur Lanta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana Gernas Kakao Tolitoli tahun 2013 sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sehingga, terdakwa Mansyur Lanta dituntut dengan pidana penjara selama 9 tahun, dan denda senilai Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta membayar uang penganti senilai Rp 928.395.000 subsidair 1 tahun penjara.

Selain menuntut terdakwa Mansyur Lanta yang menjabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), JPU juga menuntut Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP SPM), Conni Katiandagho, Pejabat Pembuat komitmen (PPK), Eko Juliantoro dan Direktur PT Karya Lestari, Syamsul Alam.

JPU menuntut terdakwa Conni Katiandagho dengan pidana penjara selama  9 tahun, dan denda senilai Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta membayar uang penganti senilai Rp 988.372.770 subsidair 1 tahun penjara. Sedangkan terdakwa

Eko Juliantoro dituntut dengan pidana penjara selama 6 tahun, dan denda senilai Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta membayar uang penganti senilai Rp 30 juta dan terdakwa Syamsul Alam dituntut dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda senilai Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan. Terdakwa Syamsul Alam tidak dibebankan membayar uang penganti karena fakta persidangan, terdakwa tidak menikmati dana tersebut.

Dalam dakwaan JPU sebelumnya menyebutkan, bahwa pada tahun 2013, Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dalam hal ini Dinas Perkebunan mendapat program peningkatan produksi dan mutu kakao nasional yang diprogramkan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementerian Pertanian. Dinas Perkebunan Kabupaten Tolitoli mendapat program tersebut berupa bantuan pengadaan bibit atau entres sambung samping kakao sebanyak 4.500.000 sambungan. Program tersebut dikemas dalam bentuk program Gernas Kakao dengan dana yang bersumber dari APBN tahun 2013 dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) senilai Rp 11.250.000.000. Nah, dari total anggaran tersebut, senilai Rp 6.675.751.550 yang diduga di korupsi oleh para terdakwa.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.