Sunday, 24 September, 2017 - 16:43

Terdakwa Pajak Buol Minta Kepastian Hukum

Muhammad Syamsul A Umar. (Foto : Moh Syarif M Joesoef)

Menolak Eksekusi Jaksa Pasca Putusan MA

Buol, Metrosulawesi.com - Pertegas penolakan eksekusi oleh Kejaksaan Negeri (Kajari) Buol, terhadap terdakwa pajak di Dinas PU Kabupaten Buol tahun 2009 Muhammad Syamsul A Umar, menggelar konferensi pers di kediamannya Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Senin (21/12/2015).

Menurut Syamsul, sikap itu atas dasar tindakan Kejari Buol yang tetap akan melakukan eksekusi berdasarkan surat pemanggilan yang dilayangkan jaksa terdahap dirinya. 

Dijelaskannya, meski eksekusi tersebut untuk keperluan pelaksanaan dari putusan MA. Namun secara yuridis sangat bertentangan dengan pasal 197 ayat (1) huruf k UU nomor 8 tahun 1981 tentang acara hukum pidana. 

Dikatakannya lagi, amar putusan MA tersebut tidak menyebutkan perintah supaya ditahan. Oleh karena itu, secara yuridis putusan tersebut batal demi hukum. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 197 ayat (2), yang berbunyi tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf a hingga huruf l,  pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. 

"Secara logika, pasal 197 KUHAP sangat jelas dan tanpa harus lagi memintah fatwa ke MA seperti yang disampaikan oleh Kejari Buol karena fatwa bukan hukum atau Undang-undang," kata Syamsul.

Lanjut Syamsul, dilain pihak Jaksa berpedoman eksekusi itu sesuai ketentuan pasal 270 KUHAP. Jaksa berkewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dirinya menambahkan, memang benar bahwa pasal 1 angka 6a KUHAP mendevinisikan Jaksa adalah eksekutor. Namun harus berdasarkan perintah majelis hakim yang memutus perkara. Kalau tidak ada perintah itu maka atas dasar apa Jaksa mengeksekusi putusan pengadilan.

"Saya menginginkan tegaknya hukum dan keadilan, tetapi dengan etikan dan norma hukum yang jelas dan pasti,"sambungnya.

Lebih lanjut ditegaskan Syamsul, bila benar Kejari Buol ingin menegakan hukum dia menyarankan pihak Kejari Buol menempuh jalur hukum perdata, dengan tidak mengenyampingkan lima orang lainnya yang terlibat dalam persoalan ini.

"Ir. Supangat, Khairullah I Bandung, Djupri Manto, Mansyur Mangge dan Cica Batalipu. Mereka juga sudah ditetapkan sebagai terdakwa dalam berkas tahap dua dan diserahkan ke penuntut untuk disidangkan ketika itu, tetapi berkas mereka tidak ada dan tidak disidangkan. Sebenarnya ada apa dengan mereka," beber Syamsul.

Jaksa: Kasusnya Bukan Cuma Satu Orang

Sebagaimana diberitakan Metrosulawesi edisi Minggu (20/12/2015), Kesi Intel, Kejari Buol Fahmi SH ditemui di ruang kerjanya, menanggapi hal penolakan eksekusi terdakwa, bahwa eksekusi dilakukan berdasarkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Fahmi menambahkan, selain telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap, dalam kasus tersebut terdapat dua orang. Tentunya, dalam amar putusan pengadilan tidak mungkin berbeda putusan kecuali masa tahanan tergantung perbuatan masing-masing terpidana.

"Kasusnya kan bukan cuma satu orang, tapi lebih, buktinya teman satunya masuk, tidak mungkin berbedah amar putusan. Intinya dia tidak mau masuk dengan berbagai alasan," ujar Fahmi.

Sekedar untuk diketahui, dalam berkas amar putusan, Muhammad Samsul A Umar dijatuhi hukuman pidana 4 tahun penjara. Denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Kemudian pidana untuk membayar uang pengganti Rp1.885.320.000 miliar subsider 1 tahun. Namun tidak memuat perintah penahanan.

 

Editor : Subandi Arya

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.