Wednesday, 19 September, 2018 - 11:02

Terlibat Pelecehan Seksual terhadap Anak, Tak Bisa Jadi Caleg

Amelia Idris. (Foto: Dok Metrosulawesi/ Zoel Fahry)

Parimo, Metrosulawesi.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parimo memastikan bahwa mantan napi koruptor tidak bisa berpartisipasi dalam pemilihan legislatif 2019. Hal itu berdasarkan Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Dalam PKPU tersebut, selain mantan napi koruptor juga mencekal mantan terpidana kasus narkoba dan pelecehan seksual pada anak. Pasal 7 ayat 1 huruf (h) PKPU No 20 tahun 2018 menegaskan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi.

“Sebagai pembuktian tidak pernah terlibat kasus itu semua, PKPU mensyaratkan bagi calon untuk melampirkan surat-surat keterangannya yang dikeluarkan instansi terkait,” jelas Ketua KPU Parimo, Amelia Idris pada Metrosulawesi di ruang kerjanya Jumat 6 Juli 2018.

Lanjut Amelia, KPU bekerja berdasarkan aturan, tidak melihat bagaimana track record calon legeslatif. Jika lembaga berwenang telah mengeluarkan surat keterangan, selanjutnya akan diteliti adminiatrasinya.

"Sepanjang surat pernyataan ada semua, dinyatakan memenuhi syarat,” ungkap Amelia.

Tahapan Pemilu sesuai dengan PKPU No 5 tahun 2018, perubahan PKPU tahun 2017, tentang tahapan program dan jadwal Pemilu untuk tahun 2019, saat ini tahapan pendaftaran calon.


Editor: Elwin