Friday, 22 June, 2018 - 13:31

Tersangka Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Tinggede dan Bendahara Dilimpahkan ke Kejaksaan

DIPERIKSA - Mantan Kepala Desa Tinggede, berinial AB, keluar dari kantor Polres Sigi setelah diperiksa oleh Satresktrim. (Foto: Ist)

Sigi, Metrosulawesi.com – Mantan Kepala Desa (Kades) Tinggede, Kecamatan Marawola, berinisial AB dan bendahara berinisial NS, tersangka dugaan korupsi dan penyelewengan Dana Desa (DD) dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Donggala.

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Sigi, Senin, 21 Mei 2018, melakukan tahap dua yakni menyerahkan berkas perkara serta tersangka pasca penanganan kasus tersebut dinyatakan lengkap berkas atau P21. Hal itu disampaikan Kapolres Sigi, AKBP Wawan Sumantri, melalui Wakapolres Sigi Kompol Paulus Morik, kemarin.

“Kasus ini dilakukan oleh mantan Kades Tinggede berinisial AB bersama Bendahara Desa Tinggede berinisial NS. Bendaharannya juga terlibat karena menyetujui DD itu digunakan untuk kepentingan pribadi AB. NS masih aktif sebagai bendahara desa sampai sekarang. Tapi kami tetap nyatakan tersangka dan hari ini (kemarin) NS bersama AB kami serahkan ke Kejari Donggala,” jelas Kompol Paulus.

Menurutnya, kerugian negara yang diakibatkan dari perbuatan AB dan NS adalah sebanyak Rp 174 juta, tepatnya Rp174.113.800 yang merupakan DD tahun anggaran 2017. Ia menjelaskan, penanganan kasus itu bermula dari hasil temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulteng yang kemudian ditindaklanjuti Sat Reskrim Polres Sigi.

Kronologi dilakukannya penyelidikan terhadap kasus itu adalah sejak tahun 2017 lalu. Kemudian awal tahun 2018 berkas perkaranya telah memenuhi tahap satu oleh pihak Kejari Donggala dan tertanggal 26 April 2018, Kejari Donggala menyatakan P21.

“Tersangka AB dan NS memang tidak kami tahan. Mereka statusnya tahanan kota. Tapi hari ini (kemarin.red) Kejari Donggala telah meminta untuk tahap dua, jadi kami laksanakan pelimpahannya,” sambung Kompol Paulus.

Diketahui AB dan NS dijerat Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Sub Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

“Dengan dilimpahkannya berkas perkara dan tersangka beserta alat bukti, maka tugas kami menangani kasus ini telah tuntas. Tersangka sekarang menjadi kewenangan Kejari Donggala untuk menjalani masa persidangan di pengadilan nanti,” tutupnya.


Editor: Syamsu Rizal