Sunday, 17 December, 2017 - 16:10

Tiga Terdakwa Kasus Lingkungan Jalani Sidang Perdana

ILUSTRASI - PLTU. (Foto : beritasatu.com)

Palu, Metrosulawesi.com – Tiga terdakwa kasus dugaan pencemaran lingkungan di lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Panau menjalani sidang perdana dengan agenda mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Paludi Pengadilan Negeri Palu, Senin (10/8).

Ketiga terdakwa tersebut, yakni Direktur Utama PT Pusaka Jaya Palu Power, Wahyuni, Albert Wu selaku Kuasa Direksi pada PT Pusaka Jaya Palu Power dan Soeharti Sutono alias Betty selaku Penanggungjawab Urusan Lingkungan Hidup pada PT Pusaka Jaya Palu Power.

JPU Kejari Palu, Nursiah dalam dakwaannya mengatakan, ketiganya didakwakan telah melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berupa tidak melakukan pengelolaan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash ditempatkan atau dibuang (dumping) limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Terjadi di perusahaan PLTU Panau, Jalan Yodo, Dusun Talise Kelurahan Panau Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, yang terjadi 30 Agustus 2012 sampai 3 Maret 2015.

“Ketiganya didakwa dengan dakwaan primair Pasal 104 Subsidair Pasal 116 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup,” katanya.

PT Pustaka Jaya Palu Power merupakan perusahaan unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Panau dengan kapasitas 2 X 15 Mega Watt yang berdiri pada tahun 2003 dan mulai beroperasi  tahun 2007. Dalam kegiatan produksinya menggunakan bahan bakar batu bara, dengan jumlah 500-600 ton per hari untuk dua unit pembangkit, dari proses pembakaran dihasilkan limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash (debu batu bara) sebanyak kurang lebih 17-33 ton per hari.

Berdasarkan  surat keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 22 Tahun 2012 tentang penerapan sanksi administrasi paksaan pemerintah PT Pustaka Jaya Palu Power telah dikenakan  sanksi administrasi.

Dalam sanksi administrasi, disebutkan 16 perintah yang harus ditaati, antara lain pada point empat menyebutkan mengangkat dan membersihkan limbah B3 yang ditempatkan  di areal terbuka di lokasi pabrik dan menyerahkan kepada pengumpul, pemanfaat, pengelola dan atau penimbun limbah B3 yang memiliki izin.

Namun, sejak perusahaan beroperasi tahun 2007, dan berakhirnya jangka waktu sanksi administrasi  pada 30 Agustus 2012, hingga pemeriksaan kasus ini bulan Februari 2015, limba B3 hasil pembakaran batu bara tidak dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditempatkan atau dibuang di lahan terbuka tanpa izin di lokasi atau lahan perusahaan pada empat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yaitu di belakang mess pabrik, di belakang gudang batu bara, di lokasi penampungan tangki BBM jenis solar dan di area produksi limba B3 yang dimasukan dalam karung.


Editor : Joko Santoso

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.