Friday, 17 August, 2018 - 14:03

Tindaklanjut LHP BPK Terkait Baliho Sail Tomini, Rekomendasi DPRD Parimo Salah Alamat

Ketua DPRD Parimo, Santo kepada wartawan menjelaskan terkait kesan salah alamat rekomendasi DPRD tentang LHP BPK RI. (Foto : Metrosulawesi/Andi Sadam)

Parimo, Metrosulawesi.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) yang semula bersikap tegas membentuk Panitia Khusus (Pansus), dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI perwakilan Sulteng, terkait temuan pengadaan baliho Sail Tomini 2015, kini terkesan ‘loyo’.

Kesan ‘masuk angin’ tersebut setelah pimpinan DPRD Parimo, Santo, mengeluarkan rekomendasi yang dinilai salah alamat oleh sejumlah anggota DPRD. Dalam poin ketujuh yang termuat dalam rekomendasi BPK yakni, merekomendasikan kepada bupati Parimo untuk meminta pihak Inspektorat Parimo melakukan kajian lebih lanjut terhadap temuan BPK RI perwakilan Sulteng, terkait pengadaan baliho Sail Tomini.

Padahal, sejumlah anggota DPRD maupun anggota Pansus LHP BPK lainnya, meminta lembaga wakil rakyat mengeluarkan rekomendasi kepada pihak BPK RI perwakilan Sulteng, untuk melakukan audit lanjutan.

Bahkan, membentuk Panja khusus untuk menindaklanjuti kejanggalan pada penggunaan anggaran Sail Tomini senilai kurang lebih Rp13 miliar.

Permintaan audit lanjutan dari sejumlah anggota DPRD tersebut lantaran dalam LHP BPK itu tidak memuat angka kerugian negara dalam pengadaan baliho Sail Tomini 2015.

Namun, secara jelas diungkapkan pihak BPK ada pemahalan atau mark up pada item kegiatan itu, dimana harga pembuatan baliho sebanyak 50 buah, spesifikasi bahan vinyl, ukuran 3x4 meter, rangka kayu 5x7 centimeter, dalam Harga Perkiraan Sementara (HPS) kontrak tercantum Rp8 juta per buah.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Parimo Komisi III, Alfrest Tonggiro menilai, rekomendasi pada poin tujuh tersebut salah alamat. Sebab, seharusnya rekomendasi itu ditujukan kepada pihak BPK untuk melakukan audit kembali.

"Kalau bisa ditinjau, sebaiknya dipertimbangkan lagi. Jangan nanti kita salah alamat lagi," ungkap Alfrest dalam sidang Paripurna laporan hasil kerja Pansus LHP BPK, Senin (29/2/2016).

Dia mengatakan, pihaknya menghargai hasil kerja pansus dan rekomendasi yang dikeluarkan. Namun, karena pihaknya merasa masih janggal, sehingga harus dilakukan koordinasi dengan pihak yang mengelurkan hasil pemeriksaan tersebut.

Hal senada juga diungkapkan Hazairin Paudi, salah seorang anggota Pansus LHP BPK. Hazairin mengatakan, telah dilakukan konsultasi ke Inspektorat pusat terkait temuan BPK tentang pengadaan baliho yang terjadi pemahalan, tetapi tidak memuat angka kerugian negaranya. Hasilnya, anggaran pelaksanaan Sail Tomini diaudit oleh pihak BPK.

Menurut Hazairin, jika kemudian dikembalikan kepada pihak kabupaten (Inspektorat), itu dianggap keliru.

“Sepertinya saya kehilangan akal sehat melihat sikap DPRD Parimo saat ini. Sebab, adanya temuan tersebut karena standar penilaian dari BPK, atas harga yang diterapkan pada pengadaan baliho.

"Sehingga, yang seharusnya dapat menjawab itu adalah BPK, bukan Inspektorat. Saya rasa itu keliru. Bayangkan kita sudah konsultasi ke pusat, kemudian dikembalikan ke kabupaten. Lucu amat kan. Olehnya tolong ditinjau kembali itu, bukan Inspektorat," tegasnya. 

Dia menambahkan, jika memang memperpanjang waktu kerja Pansus tidak dapat dilakukan, seharusnya ada upaya lain yang dilakukan. Seperti menghadirkan pihak BPK RI untuk mempertanyakan masalah ini secara khusus, karena semua sudah mengetahui ada pemahalan dalam pengadaan baliho tersebut.

Hazairin menilai, jika merekomendasikan lagi kepada Inspektorat untuk melakukan pendalaman, seharusnya DPRD marah, apa kerja mereka? Harusnya mereka dulu yang melakukan analisa harga, sudah pantaskah harga ini. Namun, karena mereka lalai digunakan harga tersebut.

"Jika dengan kinerja Inspektorat yang terkesan lalai itu, dan kemudian direkomendasikan lagi kepada mereka untuk melakukan pendalaman. Sementara yang mau didalami ini hasil kerja BPK," tuturnya.

Hazairin menambahkan, dalam UU nomor 14 tahun 2005 tentang pemeriksaan negara menyebutkan, hasil audit Inspektorat dapat dijadikan bahan untuk diaudit terhadap pelaksanaan APBD suatu daerah, jadi bukanya terbalik-balik.

Dia menuturkan, pihaknya sempat mempertanyakan permasalahan ini kepada salah satu auditor, mengapa BPK Sulteng melakukan standar ganda, disisi lain ada SKPD mendapat temuan dan termuat rekomendasi dilakukan pengembalian.

Tetapi, khusus untuk pelaksanaan Sail Tomini menjadi konsen BPK, namun tidak merekomendasikan ada kerugian negara dan harus dikembalikan. Sehingga, pihak auditor itu mengatakan bisa diminta untuk melakukan audit lanjutan atas rekomendasi Pansus.

"BPK itu melakukan standar ganda. Pihak auditor mengatakan bisa diminta untuk melakukan audit lanjutan atas rekomendasi Pansus. Sehingga, koordinasi ke pihak Inspektorat pusat, dianggap kurang sempurna. Harusnya, bisa diberi kesempatan untuk melakukan konsultasi kembali ke BPK RI," jelasnya. 

Wakil Ketua Komisi IV, Muhammad Fadli juga mengungkapkan hal yang sama. Dia mengatakan, pihaknya tidak ingin mengusik lagi terkait keputusan DPRD yang telah ditetapkan. Hanya saja, mengamati jalan sidang paripurna, tidak menyinggung tindaklanjut masalah temuan baliho tersebut ke Inspektorat melainkan BPK. Namun, mengapa kemudian mengambil keputusan dengan mengarahkan hal ini ke lembaga lain, yang tidak diperdebatkan.

"Menjadi aneh keputusan hari ini, kalau perdebatan mengarah kepada BPK dan keputusan yang dilahirkan tanpa ada diskusi lagi, kemudian lembaga lain yang disebutkan dalam keputusan. Ini jelas janggal sekali," tandasnya.

Meskipun sejumlah anggota DPRD Parimo meminta pimpinan lembaganya untuk melakukan peninjauan kembali atas keputusannya, yang termuat dalam rekomendasi, namun  tidak mengubah keputusan pimpinan DPRD pada sidang paripurna yang dilaksanakan di ruang sidang gedung megah itu.

Usai sidang paripurna, Ketua DPRD Parimo, Santo, yang ditemui sejumlah wartawan berdalih, hal itu hanya merupakan tindaklanjut untuk mensinkronkan temuan pengadaan baliho. Meskipun, bukan DPRD langsung namun dalam penanganan masalah ini, Inspektorat akan diawasi.

Bahkan Santo membantah dianggap ‘masuk angin’ dan takut dalam menangani masalah ini. Dia beralasan akan melakukan koordinasi dengan BPK RI.

"Tidak ada yang masuk anging atau lepas tangan. Pansus itu endingnya adalah tindaklanjut. Kalau tindaklanjutnya tidak ada, biar kita bertengkar tidak ada lainnya," ucapnya.


Editor : Subandi Arya