Wednesday, 20 June, 2018 - 17:26

Tolak Disebut Miskin, Warga Buol Mengadu ke Ombudsman

MENGADU KE OMBUDSMAN - Seorang warga Kabupaten Buol bernama Kamarudin M Lasuru mengadu ke Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Tengah, Kamis 7 Juni 2018. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.com - Menolak dikategorikan miskin, seorang warga Kabupaten Buol bernama Kamarudin M Lasuru mengadu ke Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Tengah. Aduan tersebut terkait dengan dugaan pemalsuan data yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.

Kamarudin M Lasuru menyerahkan laporannya ke Ombudsman RI Perwakilan Sulteng pada Kamis 7 Juni 2018. Laporannya diterima langsung oleh bagian verifikator masalah di Kantor Ombdsman bernama Faisal.

Kepada wartawan Kamarudin M Lasuru mengatakan laporan itu berkaitan dengan surat keterangan tidak mampu/miskin yang diterbitkan oleh pemerintah setempat. Penerbitan surat keterangan miskin diberikan kepada 16 orang pecatan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemda Buol, termasuk kepada dirinya.

Dia bilang, sebagai salah seorang korban dari 16 orang PNS yang dipecat secara sepihak dan dijadikan sebagai masyarakat miskin, ia merasa keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh pihak Pemkab Buol.

“Saya dengan tegas menolak dikatakan sebagai masyarakat miskin, yang dibuktikan dengan dibuatkannya surat keterangan tidak mampu/miskin oleh pihak Pemkab Buol melalui satu perintah dari Kepala BKD Kabupaten Buol. Karena kami merasa adalah bukan masyarakat miskin melainkan sengaja dimiskinkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Buol,” tandas pria yang akrab dengan nama Rudi Lasuru, Kamis 7 Juni 2018.

Menurut Rudi Lasuru, dirinya beserta 15 rekannya dengan sengaja dimiskinkan atau dijadikan sebagai masyarakat miskin oleh pihak Pemkab Buol, dengan alasan untuk menutupi kerugian uang negara berdasarkan kebijakan Bupati Buol atas saran BPK.

Hal itu dibuktikan melalui surat yang ditulis tangan dan dikeluarkan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Buol yang ditandatangani oleh Syarif Pusadan per tanggal 25 Mei 2018 dengan tembusan surat Camat Paleleh dan Kades Timbulon yang diperlihatkannya kepada wartawan.

“Untuk itu, kami selaku korban jelas sangat keberatan atas tindakan Pemkab Buol karena kami menilai bahwa ini merupakan tindakan kebohongan berjamaah. Karena pada kenyataannya kami semua adalah bukan atau tidak pantas dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Sehingga kami yakin benar bahwa ini merupakan bentuk tindakan rekayasa yang dibuat oleh Kepala BKD Kabupaten Buol dan unsur terkait lainnya,” pungkas Rudi Lasuru.

Bahkan menurut Rudi Lasuru, pemberian opini BPK RI Perwakilan Sulteng terhadap LHP Kabupaten Buol dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), juga dinilai adalah sebuah rekayasa belaka.

“Karena itu kami menyarankan kepada pihak BPK Sulteng untuk meninjau kembali atas opini WTP yang diberikan atas LHP Pemkab Buol,” tegas Rudi.

Bupati Buol Amiruddin Rauf yang dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan, pemecatan 16 PNS di lingkup Pemkab Buol merupakan pelaku tindak pidana korupsi (Tipikor), sesuai keputusan yang dikeluarkan oleh KPK.
Ke-16 PNS tersebut menduduki sejumlah jabatan, bahkan di antaranya ada yang merupakan eselon dua, mantan Kepala Dinas Kependudukan.

“Pemecatan mereka itu berdasarkan surat BAKN (Badan Administrasi Kepegawaian Negara) yang meminta agar supaya mereka yang terlibat pada kasus tipikor yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap itu harus diberhentikan dengan tidak hormat,” sebut Bupati Buol saat ditemui wartawan di salah satu hotel di Palu, Kamis 7 Juni 2018.

“Kita sudah membangun komunikasi baik secara langsung kepada BAKN maupun lewat surat meminta agar supaya ada kebijakan tentang ini. Tetapi BAKN tetap bersikeras bahwa itu harus diberhentikan dengan tidak hormat. Tiga kali, bahkan terakhir KPK malah menyurat kepada BAKN untuk mempertanyakan tindak lanjut mereka-mereka yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap inkrah,” katanya.

Sehingga, pihaknya pun harus memberhentikan ke-16 PNS tersebut.

Selain itu, rekomendasi pemecatan 16 PNS itu juga diperkuat lagi oleh BPK. Ketika BPK melakukan pemeriksaan juga meminta kepada pihak Pemkab Buol agar segera dilakukan pemberhentian, sebab jika tidak gaji yang dibayarkan kepada mereka akan menjadi temuan.

“Tahun 2017 saja ada temuan gaji yang dibayarkan ke mereka itu Rp900 juta. Dan itu BPK minta segera dikembalikan. Mereka harus kembalikan, ke-16 orang itu,” katanya.

Sementara, menurut Bupati Buol,dr Amiruddin Rauf, ke 16 PNS yang dipecat itu mengaku tidak sanggup untuk mengembalikan uang negara yang dimaksud. Sehingga, salah satu langkah yang dapat ditempuh dengan mengeluarkan surat keterangan miskin untuk 16 PNS yang telah dipecat tersebut.

“Saya bilang, pak bagaimana ini, mereka sudah dihukum badan, sudah dipecat, disuruh lagi mengembalikan uang. Tetapi BPK bersikeras, segera kembalikan Rp900 juta, itu hanya untuk gaji tahun 2017,” kata dia.

“Saya mengumpulkan mereka, meminta apakah mereka sanggup mengembalikan, semua mereka mengatakan bahwa kami tidak sanggup karena kami sudah tidak ada gaji,” jelas Amiruddin Rauf.

Oleh BPK, jelas Bupati Buol, jika memang tidak punya penghasilan, tidak punya apa-apa bikin surat keterangan miskin. Dan menurutnya, semua pecatan PNS itu mau membuat surat keterangan miskin  agar tidak perlu lagi mengembalikan uang negara.

“Tanpa surat keterangan miskin mereka dipaksa harus mengembalikan Rp900 juta untuk satu tahun untuk 16  orang itu, belum lagi kalau diusut ke belakang kan,” tandasnya.

Pemberhentian 16 PNS itu sendiri telah dilakukan sejak beberapa hari lalu.

“Kalau kita tidak berhentikan, itu akan berdampak ke kita karena tidak mengindahkan rekomendasi dari BPK, dan itu tentu akan berpengaruh terhadap opini kita dan sebagainya,” jelas Bupati Buol.


Editor: Udin Salim