Saturday, 25 November, 2017 - 04:27

TP4D Bersifat Pencegahan, Bukan Untuk Memata-matai

Sosialisasi kinerja dan fungsi TP4D di Gedung Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B), Kamis, 9 Februari 2017. (Foto : M Yusuf BJ/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Cipta Karya dan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah menggelar sosialisasi kinerja Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Gedung Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B), Kamis, 9 Februari 2017. Sosialisasi ini dihadiri oleh Kasi Intelejen Kejati Sulteng dan para kontraktor pelaksana.

Dalam pemaparannya, Kasi III Intelejen Kejati Sulteng Armadha Tanggibali mengatakan pembentukan TP4D  berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) tahun 2015.

“TP4D ini dibentuk untuk melakukan pencegahan dan pegawasan pelaksanaan proyek dan pengaawasan barang dan jasa yang menggunakan anggaran negara. Jadi TP4D sifatnya pencegahan, agar tidak terjadi tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Kata dia, keterlibatan pihaknya dalam pencegahan dan pengawasan barang dan jasa serta proyek bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran negara.

“Kami nanti di MoU dengan Satker disini untuk mengawasi pelaksanaan proyek maupun pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Agar para kontraktor juga dapat bekerja tenang dan sesuai prosedur, baik dari segi teknis mapun administrasi,” jelasnya.

“Pasti kami akan datang melihat pekerjaan proyek dimanapun di wilayah Sulawesi Tengah. Tapi perlu dihgarisbawahi, kami datang bukan untuk memata-matai, tapi untuk melihat sejauh mana proyek tersebut terlaksana dengan baik dan benar. Kami datang tujuannya untuk kepentingan masyarakat

Armadha juga memaparkan beberapa bentuk pelanggaran aturan dalam proses administrasi pelaksanaan proyek serta pengadaan barang dan jasa.

Hal senada diungkapkan oleh Humas Kejati Andi Rio. Kata dia, TP4D tidak akan mencampuri pada urusan teknis suatu proyek.

“TP4D hanya memiliki fungsi sebatas konsultan hukum. Jika kemudian ada proyek yang bermasalah dengan masyarakat, maka kami dari TP4D siap memediasi dan memberikan bantuan hukum,” jelasnya.

“TP4D hanya sebagai pemantau, pengawal dan pengamat. Kami bagian intelejen dalam TP4D hanya bersifat pencegahan. Kalau ada yang berbau-bau kolusi, itu akan ditangani oleh TP4D bagian pidana khusus. Bagian ini sudah melakukan tindakan-tindakan hukum,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Cipta Karya dan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah Mustaba meminta para kontraktor untuk menempatkan tenaga teknik di lapangan.

“Agar proyek tersebut tidak mengalami keterlambatan dalam proses pekerjaannya. Karena jika seperti itu, maka sudah ada celah pelanggaran yang dilaksanakan,” jelasnya. 

Mustaba juga berharap para kontraktor memahami dan menindaklanjuti rambu-rambu yang diberikan oleh TP4D Kejati Sulteng.

“Mari kita sama-sama berniat baik untuk mentaati segala rambu-rambu aturan serta saran-saran yang diberikan TP4D. Jika pemaparan yang disampaikan oleh TP4D Kejati Sulteng kita simpan baik-baik dalam otak, Insyaallah pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tengah dapat terlaksana dengan baik,” jelasnya.

Dasar pembentukan TP4D antara lain Keputusan Jaksa Agung Ri Nomor KEP-152/1/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang ditandatangani 8 Januari 2016 oleh Presiden RI Joko Widodo.

TP4D memiliki tugas dan fungsi untuk mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan, preventif dan persuasif. TP4D juga memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD, terkait materi perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara.

Tags: 
Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.