Saturday, 19 August, 2017 - 19:21

Tutup Jalan, Dishubkominfo Dihearing

Jalan di salah satu sudut kota Parigi Moutong. (Foto : Google)

 

Kadis: Itu Tahap Evaluasi

Parimo, Metrosulawesi.com - Meski sempat tertunda, akhirnya pada Senin (7/9/2015) komisi III DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) meng-hearing Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo). Dengar pendapat tersebut dilakukan legislator Parimo terkait rekayasa lalu lintas (lalin) di ruas jalur dua depan kantor bupati Parimo.

Hearing yang dipimpin ketua Komisi III DPRD Parimo Hazairin Paudi dihadiri kepala Dishubkominfo Parimo, Zulfinasran, didampingi kepala Bidang LLAD Ismet Ibrahim.

Dengar pendapat yang digelar di ruangan komisi III DPRD itu berlangsung sekitar satu jam. Terpantau, Kepala Dishubkominfo dicerca sejumlah pertanyaan-saran dari komisi III.

Seperti yang diutarakan Hazairin Paudi, pengalihan lalin yang ditandai dengan penutupan jalan haruslah melalui berbagai pertimbangan dengan pendekatan efektifitas, produktif dan efesien. Karena prinsip untuk melakukan rekayasa lalin kata dia hanya dua, yaitu dengan maksud mengurai kemacetan dan melindungi hak-hak fital.

"Hanya dua itu, tidak ada yang lain. Tapi ada pertimbangan yang lain ini perlu dijelaskan," ujarnya.

Anggota komisi III Alfret Tonggiroh mengatakan, pentupan jalur dua tersebut harus dievaluasi berdasarkan masukan dari berbagai kalangan. Untuk itu, jika  akan dilakukan tahap evaluasi, politisi PDI Perjuangan itu, menyarankan apabilah harus dilakukan pentupupan secara permanen tetap ada pengucualian. Misalnya, kendaraan pribadi tetap dibolehkan untuk melintas.

"Saya kira kalau dilakukan secara permanen untuk kendaraan-kendaraan pibadi tetap harus dibolehkan melintas. Adapun yang dipertimbangkan untuk tidak melintas yakni kendaraan umum terutama yang berkapasitas dan bermuatan berat," ujarnya.

Hal senada disampaikan Kisman DB Sultan, penutupan jalur dua memang tidak bisa diberlakukan secara umum bagi pengendara. Namun, jika harus dipermanenkan memang hanya untuk kendaraan umum bermuatan hingga 20 ton.

"Kenapa kendaraan berkapasitas besar dikecualikan untuk melintas, sebab, dikhawatirkan akan merusak jalan," ujarnya. 

Ia juga menyarankan, perubahan  jalur memutar di dua titik yakini depan kantor DPRD dan tepat dijalan belakang kantor bupati.

"Jika harus dipermanenkan pentupan jalur dua di depan kantor bupati, agar pengendara tidak terlalu jauh memutar maka kapsul di jalur dua itu dirubah," tegasnya.

Menanggapi pertanyaan dan saran tersebut, Kadishubkominfo Zulfinasran mengungkapkan, pada prinsipnya penutupan jalur dua itu tahapan evaluasi dan tidak akan dilakukan secara permanen.

Dari hasil evaluasi,  mantan Kabag PUM setda itu akan menyampaikan hal tersebut ke bupati berupa pembuatan portal dan pemberlakukan penutupan hanya pada jam-jam tertentu.

"Bahwasanya sistim jalur itu situsional dengan menggunakan sistim portal dengan menggunakan pintu besi," jawabnya.

Sementara mengenai pembongkaran median jalan untuk pembuatan kapsul akan dipertimbangkan dan akan bicarakan dengan dinas tekhnis.

"Semua permintaan dan saran kami akan laporkan kepada pimpinan, namun sambil menunggu hasil keputusan pimpinan jalur itu tetap ditutup," urainya. 

 

Editor : Subandi Arya

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.