Friday, 26 May, 2017 - 15:34

Utang Luar Negeri Bengkak, BI Atur Hedging Swasta

ILUSTRASI - Utang luar negeri. (Grafis : Ist)

Jakarta, Metrosulawesi.com - Bank Indonesia (BI) mencatat jumlah utang luar negeri (ULN) swasta makin membengkak, bahkan saat ini telah mencapai lebih dari separuh jumlah ULN pemerintah.

Data sampai Oktober 2014 menunjukkan bahwa ULN swasta telah mencapai US$ 161,3 miliar atau 54,8 persen dari total ULN yang sebesar Rp 294,5 miliar.

"BI melihat ULN swasta sangat rentan terhadap sejumlah risiko nilai tukar, risiko likuiditas dan risiko beban utang yang berlebihan," ujar Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter BI Yudha Agung di Jakarta, Jumat (2/1).

Bank sentral juga meyakini ULN swasta tahun ini akan semakin tinggi karena prospek perekonomian yang dianggap masih memiliki ketidakpastian. Sentimen kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) hingga perlambatan ekonomi negara-negara emerging market yang selama ini menjadi mitra dagang juga telah menyebabkan turunnya nilai ekspor Indonesia.

"Kondisi ini menyebabkan beban pembayaran ULN berpotensi meningkat, sebaliknya kapasitas membayar ULN berpotensi menurun," kata Yudha, dikutip dari CNN Indonesia.

Oleh sebab itu sebagai otoritas moneter, Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur ULN yang dilakukan oleh korporasi non-bank diterbitkan. BI menerbitakan PBI No. 16/21/PBI/2014 Tanggal 29 Desember 2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan ULN Korporasi Non-bank dan Surat Edaran Ekstern No.16/24/DKEM tanggal 30 Desember 2014 perihal Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan ULN Korporasi Non-bank.

Dalam PBI tersebut turut diatur penyesuaian terhadap cakupan komponen aset dan kewajiban valas, ketentuan terkait pemenuhan kewajiban lindung nilai (hedging) serta terkait pemenuhan kewajiban peringkat utang.

Salah satu poin dalam aturan tersebut menurut Yudha adalah sebagai berikut: penetapan batas minimum (threshold) selisih negatif Kewajiban Valas dan Aset Valas. Ditetapkan sebesar ekuivalen US$ 100 ribu. Bila selisih negatif lebih kecil dari threshold maka korporasi tidak wajib memenuhi Rasio Lindung Nilai minimum.

"Karena jika ULN nya hanya di bawah US$ 100 ribu dan hedgingnya 20 persen dirasa terlalu mahal biaya hedgingnya, jadi korporasi tidak wajib menetapkan hedging ratio," kata Yudha.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.