Tuesday, 30 May, 2017 - 19:12

Wakil Ketua DPRD Bangkep Didakwa Korupsi Rp1 Miliar

SIDANG DAKWAAN - Terdakwa Sulaeman Husen saat mendengar dakwaan yang dibacakan JPU, Sutarmi di Pengadilan Tipikor Palu, Kamis, 10 November 2016. (Foto : Agustinus Salut/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banggai Laut mendakwa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulaeman Husen telah melakukan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 1.174.764.708. Dakwaan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu, Kamis,10 November 2016.

JPU, Sutarmi dalam dakwaannya menyebutkan, bahwa perjalanan dinas anggota DPRD Bangkep tahun 2012 terdapat penggunaan dana perjalanan dinas yang tidak sesuai yang dilakukan oleh terdakwa Sulaeman Husen selaku Ketua DPRD Bangkep pada saat itu.
 
Diantaranya program peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dicairkan untuk biaya perjalanan dinas luar daerah menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Luwuk sebagai tergugat V, atas nama Ketua DPRD Bangkep. Kemudian terdapat perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan seminar kerjasama daerah swasta dalam investasi pembangunan pariwisata daerah di Bali. Namun terdapat kelebihan pembayaran penginapan.

Selain itu terdapat pengeluaran yang tidak menganut prinsip anggaran dalam hal perjalanan dinas, yakni perjalanan dinas untuk menghadiri pembukaan dan penutupan MTQ tingkat Provinsi. Kemudian perjalanan dinas untuk menghadiri kegiatan Bimbingan Tehnis (Bimtek)/worshop terfokus tata cara pengadaan dan pengelolaan aset daerah untuk efisiensi kinerja Pemerintah Daerah di Batam, perjalanan dinas untuk menghadiri worshop terfokus memahami Undang-Undang (UU) dan peraturan strategis di Jakarta.

Sehingga, ketika ditotalkan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas Ketua DPRD Bangkep, Sulaeman Husen tersebut senilai Rp 1.174.764.708. Olehnya terdakwa Sulaeman Husen didakwa dengan dakwaan Primair Pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor, subsidair pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor, dan lebih subsidair pasal 9 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor.

Dalam perkara dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif tersebut sudah ada yang terbukti atau divonis penjara, yakni Mantan Sekretaris DPRD Bangkep, Melky Walalangi dan Agli. Keduanya terbukti melakukan tindak pidana korupai dana perjalanan dinas DPRD Bangkep tahun 2012/2013. Sehingga keduanya dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama satu tahun.

Usai membacakan putusan, Majelis Hakim I Made Sukanada memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menanggapi dakwaan JPU. Namun, terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengatakan, pihaknya tidak mengajukan eksepsi. Sehingga, sidang ditutup dan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi.

"Sidang kita lanjutkan pekan depan, tolong pak Jaksa bawah semua saksi dalam persidangan," kata Made sembari menutup sidang.


Editor : Syamsu Rizal

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.