Monday, 18 December, 2017 - 17:01

Wali Kota Perintahkan Dewan Pendidikan Kota Palu Awasi Pungutan di Sekolah

Hidayat, MSi saat melantik Dewan Pendidikan Kota Palu. (Foto : Moh Fadel/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Usai melantik Ketua Dewan Pendidikan Kota Palu Syamsul Bahar, Senin, 13 Februari 2017 di  Aula SMK Negeri 2 Palu, Wali Kota Palu Hidayat, M.Si menegaskan agar Dewan Pendidikan Kota Palu intens mengawasi pungutan yang dilaksanakan sekolah.

“Saat ini semuanya harus berubah, jangan ada kolaborasi dengan kepala sekolah serta komite untuk melakukan pungutan. Saya juga sudah memerintahkan, kepada Kepala Dinas Pendidikan agar memantau sekolah yang melakukan pungutan, jika ada pungutan, kepala sekolahnya kita pecat. Kemarin ada kepala sekolah yang baik namun saya pecat, karena melakukan pungutan,” katanya.

Kata dia, ada tiga permintaan orang tua siswa kepada dirinya jika terpilih sebagai Wali Kota Palu.

“Salah satu permintaan mereka yaitu sekolahkan anaknya. Karena sejumlah sekolah meminta Rp6 juta untuk masuk ke sekolah. Kata mereka, kami ini hanya seorang pemulung sampah. Bahkan ada anak yang diminta Rp11 juta,” ungkapnya.

Hidayat mengatakan jika ada yang melakukan pungutan di sekolah, maka pihaknya tidak segan-segan untuk memecat. Tidak ada toleransi terkait dengan masalah pungutan.

“Saya minta kepada dewan pendidikan betul-betul mengawasi, agar tidak ada pungutan di sekolah. Saya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, tahun ini kami akan melakukan kajian dan analisa kebutuhan biaya oprasional fisik kebutuhan pendidikan, misalnya berapa dana plafon, dana cat, luas bangunan dan dana lainya,” katanya.

Lanjut Hidayat, “Insya Allah, dana Rp100 miliar atau dana pengembangan di tahun ini yang kita arahkan kepada Dinas PU, agar infrastruktur jalan  dan drainasi bisa teratasi dapat juga dilakukan hal yang sama pada Dinas Pendidikan tahun depan. Jika Dinas Pendidikan memberikan data yang objektif, atau data yang sangat betul, maka kita aggarkan pendidikan tahun depan Rp100 miliar,” ujarnya.

Kata dia, data tersebut betul-betul valid.

“Saat ini banyak yang mengarang bebas. Jika datanya valid, anggaran Rp100 miliar kita arahkan ke pendidikan di Kota Palu pada tahun depan,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Ansyar Sutiadi juga menitipkan pesan kepada Dewan Pendidikan Kota Palu.

“Pertama, kembalikan semangat para tenaga pendidik, untuk senantiasa meningkatkan kompetensi keterampilanya, sehingga dapat mengikuti cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di dunia pendidikan,” ujarnya.

Selain itu, dirinya menilai, guru-guru penerima sertifikasi saat ini hanya melepaskan tangungjawabnya selama 24 jam per minggu untuk mendapatkan sertifikasi.

“Kedua kemampuan memanfaatkan, menggunakan teknologi informasi seperti laptop dan infocus dalam melakukan proses belajar mengajar. Karena hal itu masih sangat kurang dan masih sangat lemah sehingga di beberapa kesempatan uji kompetensi guru, dari sekian guru yang dilatih atau di uji, kadangkala tingkat penilaiannya di bawah 10 persen,” katanya.

Sementara itu, Ansyar menambahkan agar pemanfaatan dana BOS harus dianalisis kembali dengan mengunakan prinsip rasional realistis dan proporsiona. Dengan demikian bisa didapatkan standar biaya akuntabel guna mendukung proses belajar mengajar, baik akademik maupun non akademik.

“Setelah Pak Wali Kota melakukan kebijakan tidak boleh ada pungutan penerimaan siswa baru, dan memoratorium komite sekolah, banyak guru dan kepala sekolah beranggapan dana bos sekolah tidak cukup mendukung hal tersebut. Tetapi ketika kami melakukan asistensi secara langsung, bagi beberapa kepala sekolah ternyata dana tersebut cukup bahkan ada yang berlebih,” ujarnya.

Kata dia, proses asitensi dengan mengunakan prinsip rasional,realistis dan proporsional terhadap pengunaan dana BOS ini akan terus dilakukan terhadap semua sekolah di Kota Palu.


Editor : M Yusuf BJ

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.