Wednesday, 20 June, 2018 - 17:03

Warga Galumpang Tolak PLTU

PENOLAKAN PLTU - Warga bersama anggota PKPR saat memasang spanduk menolak pembangunan PLTU di Galumpang, Ahad, 3 Juni 2018. (Foto: Ist)

Tolitoli, Metrosulawesi.com - Menyikapi rencana pembangunan PLTU di Desa Galumpang Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Tolitoli. Warga setempat tegas menolak pembangunan PLTU tersebut. Penolakan ini dinyatakan dalam spanduk yang dipasang langsung oleh warga setempat, pada Ahad, 3 Juni 2018.

Menurut koordinator pusat konsolidasi pergerakan rakyat (PKPR)  Kabupaten Tolitoli Hidayat, pemasangan spanduk penolakan ini sebagai sikap masyarakat Galumpang, yang semata-mata hanya menuntut haknya sebagai warga Negara yang di jamin oleh undang-undang.

“Kami mempunyai hak untuk menuntut dan menolak pembangunannya, dan penolakan ini rasional kami lakukan, karena warga setempat melihat dari tahap awal rencana pembangunannya, pemerintah terkesan tidak melaksanakan kewajibannyasesuia dengan aturan yang seharusnya menjadi pedoman mereka, kemudian sampai pada pemberian hak masyrakat yang di jamin oleh undang-undang,” katanya.

Dia mengatakan, pemberian hak terhadap masyarakatdiwujudkan dengan melibatkan masyarakat setempat selaku pihak terkena dampak.Maka, pemerintah sebagai penyelenggara Negara dalam menjalankan undang-undang sudah menjadi kewajiban yang harus mereka jalankan.

“Jadi, kalau misalnya masyarakat ada yang di curigai sebagai provokator yang sengaja ingin melakukan perlawanan terhadap kebijakan program pemerintah ini, saya pikir itu tidak benar, karena masyarakat menuntut dengan dasar aturan yang jelas. Sehingga, aturan itu menjadi acuan pemerintah dalam melakukan pembangunan. Namun, yang kami lihat acuan tersebut terkesan di abaikan,” ujarnya.

Hidayat menambahkan, dalam rencana pembangunannya sebenarnya banyak proses yang harus dilalui diantaranya soal izin lingkungan yang berpedoman pada UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan PP 27 tahun 2012 tentang Izin lingkungan, dan masyarakat mempunyai hak yang dijamin oleh undang-undang untuk dilibatkan dalam proses tersebut, kemudian keterlibatan ini secara spesifik diatur lagi dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomo 17 tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan.

“Sampai hari ini masyaraakat tidak pernah dilibatkan, sehingga kami melihat kurangnya kesadaran hukum dan tidak adanya itikad baik kedua belah pihak sehingga proses ini menyimpang dari aturan-aturan yang ada,” jelasnya.

Selain itu, potensi dampak yang nantinya  ditimbulkan oleh PLTU tersebut adalah kerusakan biota laut akibat air limbah yang di buang menuju laut. Sehingga, mencemari biota laut secara meluas.

“Hasil penelitian air limbah yang dibuang itu mengandung logam-logam berat seperti Pb, Hg, Ar, Ni, dan Se, apabila logam yang di hasilkan terakumulasi di peraiaran, akan menyebabkan kematian organisme, dan ini berawal dari kerusakan terumbu kerang langkah, yang menjadi tempat berkembang-biaknya ikan dan biota laut lainnya,kemudiam ini akan berimbas pada penurunan penghasilan para nelayan yang ada di beberapa desa se kecamatan dakopemean yang saat ini menjadi tempat-tempat surplus mereka,” tuturnya.

Kemudian pencemaran udara berupa debu ampas dari sisa pembakaran batu bara yang berasal dari PLTU juga beresiko terhadap kesehatan masyarakat.

“Apalagi, sisa ampas pembakaran batu bara ini telah di klaim oleh kementerian lingkungan hidup, bahwa limbah fly Ash atau abu terbang tersebut masuk kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), ketika limbah ini terhirup tentunya dapat menimbulkan penyakit kepada kami,” ujarnya.

“Belum lagi hal ini akan berpengaruh terhdap pendapatan masyarakat entah itu di sektor pertanian, kelautan dan perkebunan, karena lama kelamaan beberapa sektor yang ada ini akan dicemar, sehingga akan berimplikasi pada penurunan pendapatan masyarakat. Pastinya ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat se Kecamatan Dakopemean kemudia dan Kecamatan Galang, karena beberapa sektor itu menjadi objek utama penghidupan masyarakat,” ungkapnya.

Berita Terkait