Saturday, 18 November, 2017 - 06:58

Warga Poso Pertanyakan Status Staf Khusus Bupati

Pengusaha asal Poso, Hendrik Lyanto atau yang biasa disapa Aceo yang fotonya ikut terpampang bersama bupati dan wakil bupati Poso, Darmin Sigilipu-Syamsuri, dalam baliho ucapan selamat dan sukses atas pelaksanaan Festival Pesona Danau Tektonik Poso. (Foto : Ist)

Poso, Metrosulawesi.com - Sejumlah warga di Poso, Sulteng, mempertayakan status pengusaha asal Poso, Hendrik Lyanto atau yang biasa disapa Aceo sebagai staf khusus, yang fotonya ikut terpampang bersama bupati dan wakil bupati Poso, Darmin Sigilipu-Syamsuri, dalam baliho ucapan selamat dan sukses atas pelaksanaan festival pesona danau tektonik Poso.

Salah satu tokoh muda Poso Ayi Lakita mengaku, Pemda Poso terutama bupati harusnya menyampaikan ke DPRD dan masyarakat terkait pengangkatan staf khusus.

"Apa yang menjadi dasar bupati mengangkat staf khusus, jangan hanya karena balas jasa saat Pilkada lalu maka diangkatlah staf khusus yang setahu saya tidak diatur dalam undang-undang pemerintahan kabupaten/ kota," kata Ayi Selasa 8 November 2016.

Di dalam undang-undang pemerintahan kabupaten/kota tidak mengenal dan mengatur adanya pengangkatan staf khusus Bupati maupun Wali Kota. Staf khusus itu tidak ada di kabupaten/kota. Struktur itu tidak ada. Yang ada staf ahli dan itu berasal dari pejabat struktural.

Bahkan, untuk kabupaten/kota, staf ahli harus merupakan pegawai negeri sipil dengan golongan kepangkatan eselon II b.

Menurut Ayi, kebijakan ini perlu diketahui oleh bupati, agar jangan sampai melakukan pengangkatan penjabat hanya berdasarkan kepentingan maupun kedekatan semata. Namun sepenuhnya harus berpegang pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, dimana telah sangat jelas mengatur perihal organisasi perangkat daerah. Mulai struktur organisasi yang diperbolehkan hingga peran dan fungsi masing-masing penjabat yang ada.

Kalau ada pengangkatan staf khusus, Ayi juga mempertanyakan, honor yang diberikan pemda kepada staf khusus itu berasal dari mana.

"Semua itu harus diperjelas, jangan sampai pemerintahan ini mereka jalankan sesuka hati tanpa mengikuti rambu-rambu berupa undang-undang," tutupnya.

Tags: 
Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.